Memiliki rumah masih dipandang sebagai salah satu penanda kemandirian dan kemapanan bagi banyak anak muda usia 20–30 tahun. Namun, kenaikan harga properti yang beriringan dengan meningkatnya biaya hidup membuat pertanyaan soal peluang generasi muda—termasuk Gen Z—untuk memiliki rumah sendiri kembali mengemuka.
Data Bank Indonesia mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) nasional pada kuartal II 2025 berada di level 110,13, naik dari 109,15 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan harga rumah masih melanjutkan tren kenaikan, meski laju pertumbuhannya disebut melambat.
Dalam enam tahun terakhir, IHPR meningkat sekitar 9 poin dari posisi 101,16 pada 2019. Kenaikan harga terjadi di seluruh segmen rumah, mulai dari tipe kecil yang naik 1,04% hingga tipe besar yang naik 0,70%. Tren kenaikan yang konsisten ini membuat rumah kian menantang dijangkau, terutama bagi kelompok yang baru memasuki dunia kerja.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 sebesar Rp78,6 juta per tahun atau sekitar Rp6,55 juta per bulan. Angka ini meningkat dibanding 2023 yang tercatat Rp75 juta per tahun atau sekitar Rp6,25 juta per bulan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan PDB per kapita 2024 sebesar Rp78,62 juta atau sekitar US$4.960,33.
Meski pendapatan per kapita naik, laju kenaikan harga rumah dinilai masih lebih cepat. Kondisi ini tercermin dari indeks kemampuan membeli rumah (affordability index) yang terus menurun—ukuran yang membandingkan harga rumah rata-rata dengan pendapatan. Di sejumlah kota besar seperti Medan, Surabaya, Batam, dan Makassar, harga rumah disebut dapat mencapai lebih dari 19–23 kali pendapatan tahunan rata-rata warga. Semakin rendah keterjangkauan, semakin besar porsi penghasilan yang harus dialokasikan untuk membeli rumah.
Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap total kredit bank juga cenderung melambat. Pada 2025, pertumbuhan KPR tercatat 7,7% (year-on-year), turun dibandingkan awal tahun di Januari (10,6%) dan Februari (10,5%). Perlambatan ini mengindikasikan kebutuhan pembiayaan rumah belum sepenuhnya terpenuhi.
Namun, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5% dinilai dapat meringankan beban cicilan KPR. Dengan bunga yang lebih rendah, cicilan bulanan berpotensi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat yang berencana membeli rumah, sekaligus membuka ruang pemanfaatan program KPR yang tersedia.
Sejumlah strategi kerap dipertimbangkan calon pembeli rumah untuk menyesuaikan rencana dengan kondisi pasar. Di antaranya memanfaatkan program KPR subsidi pemerintah yang menawarkan subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dengan cicilan mulai Rp1,5–2 juta per bulan dan bunga tetap. Selain itu, beberapa bank menyediakan suku bunga promo KPR di bawah 5,5% pada dua hingga tiga tahun pertama, meski calon debitur perlu mencermati potensi perubahan bunga setelah masa promo berakhir.
Alternatif lain yang disebut adalah mempertimbangkan hunian vertikal atau konsep ko-living, seperti apartemen studio atau hunian bersama dengan ruang pribadi, sebagai pilihan sementara. Dari sisi persiapan, menabung uang muka secara otomatis melalui fitur aplikasi keuangan digital juga menjadi opsi untuk menjaga konsistensi tabungan. Sementara dari aspek lokasi, wilayah yang sedang berkembang seperti Cikarang, Serpong, atau Bogor Barat kerap dilirik karena dinilai memiliki potensi kenaikan nilai properti dalam jangka menengah.
Di tengah tren harga rumah yang terus naik, peluang memiliki rumah pertama dinilai masih terbuka melalui perencanaan keuangan yang matang, kondisi suku bunga yang menurun, serta pemanfaatan program subsidi pemerintah seperti KPR FLPP. Pemerintah juga menargetkan pembangunan jutaan rumah subsidi setiap tahun untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak, sehingga kesempatan memiliki rumah tidak terbatas pada kelompok usia tertentu.
