Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama selama sekitar satu dekade kepemimpinannya. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik infrastruktur di berbagai wilayah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas, kelancaran pergerakan barang dan jasa, serta penguatan daya saing.

Dalam sejumlah agenda peresmian, Jokowi meresmikan berbagai proyek infrastruktur, antara lain tiga jembatan pengganti jembatan callender hamilton, yakni Jembatan Cisadane A dan B. Jokowi juga meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Calendar Hamilton, serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Wilayah Utara di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat (6/9/2023).

Infrastruktur dan pemerataan pembangunan

Pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, Jokowi meyakini infrastruktur yang baik dapat membuka kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat untuk berkembang, termasuk di wilayah yang selama ini dinilai tertinggal.

Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan infrastruktur juga disebut berperan dalam penciptaan lapangan kerja, dukungan terhadap pertumbuhan industri, serta penguatan hubungan sosial dan budaya antardaerah. Di tengah pandemi COVID-19, upaya pembangunan disebut tetap berjalan dengan penyesuaian melalui program padat karya, yang sekaligus ditujukan untuk menyerap tenaga kerja.

Dampak terhadap biaya logistik

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma menilai pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap biaya logistik. Menurutnya, infrastruktur yang memadai membantu kelancaran arus barang sehingga pengiriman dapat berlangsung lebih efisien.

“Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman,” ujar Trian.

Efisiensi ini dinilai penting dalam persaingan pasar, termasuk di kawasan ASEAN. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, pelaku usaha disebut dapat mengoptimalkan proses distribusi serta meningkatkan daya saing produk, yang pada gilirannya diharapkan memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Proyek besar dan kecil

Pembangunan infrastruktur pada periode ini tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tetapi juga proyek yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Contoh yang disebut antara lain pembangunan pasar lokal, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta pembangunan jembatan-jembatan kecil.

Dalam rentang 2015 hingga 2023, pemerintah mencatat pembangunan jalan tol sepanjang 2.050 km dan jalan nasional sepanjang 5.823 km. Selain itu, dibangun jembatan dengan panjang total 122.198 meter serta 583 unit jembatan gantung.

• Jalan tol: 2.050 km (2015–2023)
• Jalan nasional: 5.823 km (2015–2023)
• Total panjang jembatan: 122.198 meter
• Jembatan gantung: 583 unit

Pemerintah menilai rangkaian pembangunan tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.