Pembangunan infrastruktur maritim dinilai menjadi salah satu faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, namun masih dihadapkan pada tantangan integrasi wilayah dan konektivitas antar pulau, terutama untuk pulau-pulau kecil.

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2024 mencatat luas laut Indonesia mencapai sekitar dua pertiga wilayah NKRI, dengan garis pantai 81.290 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional utama—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar—mendorong peran strategis Indonesia dalam perdagangan global maupun regional.

Kesenjangan konektivitas dan kondisi pelabuhan

Salah satu tantangan utama pembangunan nasional adalah lemahnya integrasi wilayah dan konektivitas antar pulau. Kesenjangan pembangunan infrastruktur maritim juga disebut masih terlihat antara wilayah barat dan timur Indonesia, karena pembangunan lebih banyak dilakukan di kawasan barat.

Infrastruktur maritim mencakup pelabuhan, dermaga, kapal pengangkut, jalur pelayaran, serta infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju pelabuhan dan fasilitas logistik. Keberadaan infrastruktur yang modern dan memadai dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat arus perdagangan, serta membuka akses wilayah terpencil.

Namun, kondisi infrastruktur maritim saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Sejumlah pelabuhan utama disebut memiliki kapasitas terbatas dan fasilitas yang kurang memadai, sehingga berpotensi menghambat kelancaran operasional dan distribusi barang. Infrastruktur pendukung di sekitar pelabuhan, seperti dermaga, jalan akses, dan fasilitas logistik, juga masih memerlukan pengembangan agar aktivitas maritim berjalan lebih efektif.

Program pemerintah dan Proyek Strategis Nasional

Pembangunan infrastruktur maritim telah menjadi perhatian pemerintah, tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, terdapat 14 pelabuhan besar yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hingga 2024, sebanyak 11 pelabuhan dilaporkan telah selesai dibangun dan dinilai mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah yang berdampak positif bagi perekonomian nasional. Potensi ekonomi maritim Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp1,33 triliun per tahun turut memperkuat pentingnya investasi berkelanjutan di sektor ini, termasuk untuk mendukung pengembangan wilayah kecil di Indonesia.

Dampak ekonomi: efisiensi logistik dan pemerataan pembangunan

Peningkatan kapasitas pelabuhan dan dermaga, serta modernisasi fasilitas bongkar muat, diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Dampaknya, biaya logistik berpeluang turun dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Selain aspek perdagangan, pembangunan infrastruktur maritim juga dipandang memperkuat integrasi wilayah melalui terbukanya akses ke daerah terpencil. Hal ini dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal.

Sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan maritim

Sejumlah kegiatan ekonomi yang terkait sektor maritim antara lain:

• Industri perikanan, yang juga terhubung dengan sektor makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, serta berperan sebagai pemasok bahan baku dari sumber daya laut.
• Pariwisata laut, termasuk aktivitas perjalanan dengan kapal pesiar.
• Layanan angkutan laut lokal dan internasional, yang berperan dalam mobilitas antar pulau maupun antar negara.
• Terminal kontainer, sebagai simpul distribusi barang yang dapat dilanjutkan melalui jalur darat menuju tujuan akhir.
• Galangan kapal, yang mencakup pembuatan, perbaikan, dan perawatan kapal.

Prioritas pengembangan infrastruktur maritim

Beberapa aspek yang dinilai penting dalam pengembangan infrastruktur maritim untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional meliputi:

• Pelabuhan dan terminal, termasuk terminal kargo dan penumpang yang memadai untuk mendukung perdagangan dan pariwisata.
• Jaringan transportasi maritim, seperti pengembangan jalur pelayaran, peningkatan kapasitas kapal, serta penguatan jaringan feri dan kapal penumpang.
• Infrastruktur pendukung, meliputi dermaga, tanggul, jalan akses, fasilitas bongkar muat, gudang, dan terminal logistik.
• Pusat logistik, yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jaringan transportasi untuk mempercepat bongkar muat, penyimpanan, dan distribusi.
• Keamanan dan keselamatan maritim, melalui dermaga yang aman, sistem navigasi yang canggih, serta pengawasan dan patroli maritim.
• Konservasi lingkungan, termasuk pembangunan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem laut.

Tantangan dan arah kebijakan ke depan

Pembangunan infrastruktur maritim disebut menghadapi tantangan yang kompleks sehingga memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan inovatif untuk menjaga keberlanjutan serta efektivitas. Rekomendasi ke depan diarahkan pada peningkatan investasi, modernisasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing sektor maritim nasional. Dengan pengelolaan potensi maritim secara optimal, Indonesia diharapkan dapat memperkuat peran sebagai poros maritim dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.