Indonesia mencatat kemajuan dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 66,64 persen.
Capaian tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, sekaligus meningkatnya pemahaman dalam mengelola keuangan. Pemerintah menilai penguatan literasi tetap penting agar akses yang meluas dapat diiringi kemampuan mengatur arus kas, mengelola risiko, dan merencanakan masa depan finansial secara lebih bijak.
Perluasan inklusi keuangan juga didukung oleh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Sepanjang 2025, DNKI menjangkau lebih dari 10 juta masyarakat melalui program edukasi keuangan dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah meluncurkan dua inisiatif baru, yakni AKSI KLIK serta Gerakan AKU BISA SEJAHTERA. Kedua program ini berfokus pada peningkatan akses keuangan melalui kegiatan business matching dan literasi keuangan, dengan tujuan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kedua inisiatif itu memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan UMKM dan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, perluasan pemerataan ekonomi, serta upaya pengurangan kemiskinan.
Dari sisi infrastruktur transaksi, inovasi teknologi pada sistem pembayaran juga terus diperkuat untuk mendukung inklusi keuangan. Salah satu inisiatif yang dinilai berperan penting adalah QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia. Pemanfaatan pembayaran digital ini disebut membantu mengatasi kendala transaksi, termasuk keterbatasan jarak, akses layanan, dan biaya transaksi, sehingga layanan keuangan yang cepat, aman, dan efisien dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai skema pembiayaan inklusif. Program yang disebutkan antara lain Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat, PNM Mekaar, serta PNM ULaMM.
Penguatan pembiayaan ini dinilai penting karena UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di Indonesia yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.
Meski inklusi keuangan terus meningkat, pemerintah menegaskan literasi keuangan—termasuk literasi keuangan digital—akan tetap menjadi prioritas. Airlangga juga menekankan pemerintah mendorong transformasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat atau financial well-being, sebagaimana arahan Presiden.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
