Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% pada kuartal I-2026. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) guna menopang daya beli masyarakat sejak awal tahun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan sejumlah program Perlinsos dapat disalurkan sejak kuartal pertama 2026 agar memberi dampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Ia menilai percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan pada periode tersebut, mengingat realisasi belanja negara pada kuartal I biasanya cenderung lambat.

“Kan ada beberapa program Perlinsos yang bisa kita lakukan di kuartal I. Kita lakukan segera,” kata Juda usai acara Economic Outlook 2026 CNBC Indonesia di Hotel Kempinski, Selasa, 10 Februari 2026.

Juda menyebut baseline pertumbuhan ekonomi pada kuartal I berada di angka 5,5%. Pemerintah berupaya mendorongnya menjadi 5,6% melalui sejumlah pengeluaran yang dapat direalisasikan sejak awal tahun.

“Pada kuartal I, base line kita itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat didorong hingga mendekati 6%, seiring membaiknya tren ekonomi pada akhir 2025.

“Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan-triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN 5,4 persen ya. Kita coba dorong ke arah 6 persen kalau bisa untuk tahun 2026,” kata Purbaya.

Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya, meski masih berada di bawah target pemerintah yang dipatok di atas 5,5%.

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 508,2 triliun. Angka itu meningkat Rp 40,1 triliun atau 8,6% dibandingkan 2025 yang sebesar Rp 468,1 triliun.

Anggaran Perlinsos tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dasar sebesar Rp 315,5 triliun, layanan pendidikan Rp 37,5 triliun, layanan kesehatan Rp 69 triliun, serta program pemberdayaan masyarakat Rp 86,2 triliun.