Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam entry meeting pemeriksaan BPK yang digelar di Jakarta, Senin (9/2/2026). Menurut Agus, pertemuan awal pemeriksaan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan komunikasi, sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan perkembangan kinerja sektor industri pengolahan. Ia menyebut pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, melanjutkan tren 14 tahun terakhir yang diklaim tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi.
Data yang disampaikan menunjukkan pada 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,17 persen, sementara pertumbuhan manufaktur 6,26 persen. Adapun pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen dan pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen.
Agus menilai capaian tersebut menunjukkan industri pengolahan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan mendominasi perekonomian nasional. Ia juga menyatakan tidak ada deindustrialisasi maupun deindustrialisasi dini pada manufaktur Indonesia.
Kinerja industri pengolahan, menurut Agus, turut ditopang optimisme pelaku usaha yang tetap terjaga. Hal itu tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada awal 2026 yang mencapai 54,12.
Di sisi lain, rata-rata utilisasi industri yang masih berada di bawah kapasitas optimal dinilai menunjukkan masih terbukanya ruang ekspansi bagi manufaktur nasional untuk mendorong utilisasi di atas 70 persen.
Seiring kinerja industri yang disebut positif, Kemenperin menyatakan terus menjaga kualitas dan integritas pengelolaan keuangan negara. Agus menyebut Kemenperin telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024.
Namun, ia menegaskan capaian opini tersebut bukan semata prestasi, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dijaga serta ditingkatkan. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025, Kemenperin menyatakan siap bersikap kooperatif dan terbuka serta bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK.
Kemenperin juga melaporkan progres tindak lanjut temuan BPK dengan menyelesaikan 84,67 persen rekomendasi yang disampaikan sejak 2005 hingga 2025. Agus menilai angka tersebut belum memuaskan karena target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK seharusnya berada di atas 90 persen.
Ia menambahkan, upaya percepatan tindak lanjut temuan akan terus ditingkatkan karena berkontribusi terhadap penguatan integritas birokrasi di lingkungan Kemenperin.
