Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyatakan penetapan wilayah sasaran bantuan sosial (bansos) pada 2026 ditentukan berdasarkan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran. Kebijakan ini berdampak pada perubahan prioritas penyaluran bantuan pangan di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Relfin Buata, menjelaskan penyesuaian tersebut terkait tidak masuknya Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai wilayah penerima bantuan pangan pada 2026. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (9/3/2026).
Relfin menegaskan kebijakan tersebut bukan penghapusan wilayah penerima, melainkan penyesuaian prioritas akibat keterbatasan fiskal daerah. “Anggaran APBD provinsi termasuk yang mengalami efisiensi, sehingga hanya tiga daerah yang diprioritaskan dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yakni Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo,” kata Relfin.
Ia menyebut efisiensi anggaran turut memengaruhi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Jika pada tahun sebelumnya bantuan sosial menjangkau sekitar 9.000 KPM di seluruh kabupaten/kota, pada 2026 jumlahnya menjadi sekitar 3.000 KPM yang difokuskan pada tiga wilayah prioritas.
Menurut Relfin, bantuan bahan pangan tahun ini diprioritaskan bagi kelompok rentan, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam sistem Single Identity Number (SIN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia mengatakan, penerima pada desil 1 dan 2 sekitar 85 persen, sedangkan desil 3 sampai 5 sebesar 15 persen. Berdasarkan data SIN, tiga kabupaten prioritas disebut memiliki jumlah lansia dan penyandang disabilitas terbanyak dengan kategori miskin ekstrem.
Relfin menambahkan, penyesuaian ini bersifat sementara sesuai kondisi fiskal daerah, dengan tujuan memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ia juga menyampaikan harapan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie agar jika fiskal provinsi meningkat, seluruh daerah dapat kembali memperoleh bantuan.
Di sisi lain, Pemprov Gorontalo disebut tetap menyalurkan program dukungan ekonomi masyarakat, antara lain bantuan bahan produksi dan olahan pangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di enam kabupaten/kota. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), pada 2026 bantuan tersebut akan disalurkan kepada 1.173 UMKM, terdiri dari 366 UMKM di Kota Gorontalo, 164 UMKM di Bone Bolango, 382 UMKM di Kabupaten Gorontalo, 128 UMKM di Boalemo dan Pohuwato, serta 133 UMKM di Gorontalo Utara.
Selain itu, Pemprov Gorontalo juga melaksanakan pasar murah bersubsidi di seluruh kabupaten/kota untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Sumber: infopublik.id
