BERITA TERKINI
Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat, Indonesia Diminta Bersiap Hadapi Krisis Energi

Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat, Indonesia Diminta Bersiap Hadapi Krisis Energi

Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan langsung memukul perekonomian global. Konflik tersebut disebut menghambat pasokan minyak, gas, serta bahan baku industri petrokimia dan pupuk dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah wilayah, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan kawasan Pasifik.

Situasi ekonomi global kian tidak menentu setelah Selat Hormuz ditutup. Dampaknya, harga minyak dan gas bumi meroket, sementara industri petrokimia dinilai terancam akibat kelangkaan bahan baku.

Kondisi dinilai makin memprihatinkan karena harga minyak disebut melonjak hingga di atas 100 dolar AS per barel. Pada saat yang sama, menipisnya pasokan minyak ke pasar dunia membuat sejumlah negara kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian menyatakan darurat energi.

Sejumlah negara juga dilaporkan khawatir masyarakatnya tidak bisa mendapatkan BBM. Kekhawatiran lain adalah potensi defisit listrik jika pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas dan solar berhenti beroperasi.

Menghadapi kemungkinan memburuknya situasi geopolitik dan ekonomi global, Indonesia dinilai perlu bersiap. Langkah yang disorot antara lain penghematan BBM serta rasionalisasi dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran untuk program yang tidak dinilai mendesak disarankan dialihkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok lapisan bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan makan dan beraktivitas.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Skema ini dapat diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah, serta diharapkan diikuti perusahaan swasta. Penerapan WFH satu hari per pekan diperkirakan dapat menghemat 15 hingga 20 persen konsumsi BBM.

Selain itu, terdapat harapan agar hingga akhir tahun pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM, sehingga tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengurangan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai berisiko menekan ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Usulan lain adalah agar dana hasil penghematan dan efisiensi pemerintah pusat dan daerah dialokasikan dengan pembagian: setengah untuk bantuan sosial sembako dan bantuan tunai bagi masyarakat lapisan bawah, serta setengahnya lagi untuk membantu usaha kecil dan mikro. Jika langkah-langkah tersebut ditempuh, perekonomian dinilai dapat lebih terlindungi dari tekanan badai ekonomi global.

Kesimpulannya, untuk menghadapi potensi krisis energi dan gejolak ekonomi global, penghematan energi serta efisiensi anggaran—terutama untuk pos belanja yang tidak penting dan tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat—dinilai perlu segera dilakukan.