Ketidakpastian ekonomi global yang berlanjut hingga 2025 dinilai berpotensi menahan laju investasi, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah pelaku usaha dan ekonom mengingatkan, tekanan dari faktor eksternal dapat bertemu dengan tantangan dalam negeri, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga kompetisi investasi di kawasan seperti Vietnam.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 sebesar 3,2 persen. Proyeksi itu dinilai mencerminkan situasi ekonomi dunia yang masih dibayangi ketidakpastian, antara lain konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah, pergantian kepemimpinan di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, serta pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang disebut belum sepenuhnya tuntas.

Dalam konteks ekonomi makro, ketidakpastian global dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan total penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) meningkat dalam empat tahun terakhir. Namun, sejumlah ekonom dan praktisi memperkirakan laju investasi berpotensi tertahan jika dikaitkan dengan tekanan global serta iklim investasi di dalam negeri.

Ketua DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim, Slamet Suhariadi, mengatakan sektor konstruksi menjadi salah satu yang paling cepat merasakan dampak kelesuan. Menurutnya, investasi yang melambat dapat berujung pada berkurangnya pembangunan pabrik, perkantoran, hingga hunian.

Slamet menilai kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan realokasi atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultasi, kontraktor konsultan, hingga rantai pasok material belum menunjukkan geliat, meski triwulan pertama 2025 hampir berakhir.

“Pekerjaan-pekerjaan konstruksi masih di-hold. Sebelum-sebelumnya, pada awal tahun, sudah ada kontrak baru yang ditandatangani dan kegiatan konstruksi sudah berjalan. Sekarang, sampai Maret, belum ada kegiatan baru yang dikerjakan,” kata Slamet saat diwawancarai pada 5 Maret 2025.

Ia juga menyinggung perubahan arah kebijakan setelah pergantian kepemimpinan nasional pasca-Pemilihan Presiden 2024. Menurut Slamet, bila sebelumnya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, kini fokus lebih mengarah ke ketahanan pangan. Ia menilai perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha dan pekerja.

Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, turut mengingatkan agar Indonesia, termasuk Kaltim, bersikap ekstra hati-hati. Ia menilai faktor geopolitik, pergantian pemimpin negara, serta pemulihan pascapandemi yang disebut IMF dapat memengaruhi ekonomi global dan berdampak ke dalam negeri.

Purwadi menyebut dampak itu mulai terasa di Indonesia, salah satunya melalui deflasi berkepanjangan pada periode Mei–September 2024. Menurutnya, deflasi atau penurunan harga mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat, yang kemudian menekan konsumsi dan berimbas pada produksi.

Ia juga menyoroti situasi di Pulau Jawa yang disebutnya menunjukkan banyak tanda tekanan ekonomi, seperti penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Situasi ekonomi di Pulau Jawa ‘kan ngeri banget. Hampir setiap hari, ada saja berita penutupan usaha. Kalau bukan PHK, ya, korupsi. Nah, ini harus diantisipasi,” ujarnya.

Indikator lain yang disoroti Purwadi adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Memasuki Maret 2025, nilai dolar AS disebut sudah berada di atas Rp16.000. Ia menilai kondisi itu tidak menguntungkan, terutama terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah dalam dolar AS. Purwadi juga menyebut APBN berada dalam kondisi defisit, dengan penerimaan pajak triwulan pertama 2025 yang dinilai tidak maksimal.

Kompetisi kawasan: Vietnam disebut makin menarik investor

Selain ketidakpastian global dan efisiensi anggaran, Purwadi menilai persaingan investasi di kawasan turut menjadi ancaman. Ia menyebut Vietnam dalam beberapa tahun terakhir dianggap lebih menarik bagi investor asing dibanding Indonesia, antara lain karena kemudahan birokrasi, pajak yang lebih rendah, dan iklim berbisnis yang dinilai lebih baik. Sejumlah investor besar bahkan dikabarkan mulai memindahkan operasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam.

Menurut Purwadi, pergeseran arus investasi dapat berdampak pada Indonesia melalui menyempitnya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran. Ia menekankan keputusan investor tidak hanya ditentukan oleh perizinan, tetapi juga situasi politik, hukum, budaya kerja birokrasi, hingga indeks korupsi.

Purwadi juga menyebut Vietnam banyak menarik investasi di sektor teknologi modern seperti semikonduktor, telepon pintar, kecerdasan buatan, hingga pembangkit listrik. Padahal, sebagian bahan baku untuk sektor-sektor tersebut—seperti turunan nikel dan batu bara—juga dihasilkan di Kaltim. Ia menilai jika investor lebih memilih Vietnam, cita-cita hilirisasi industri di Kaltim bisa ikut terhambat.

Investasi Kaltim meningkat, namun masih dominan sektor ekstraktif

Di sisi lain, data menunjukkan penanaman modal di Kaltim meningkat dari tahun ke tahun, meski masih didominasi sektor primer atau ekstraktif. Pada 2023, dari total PMDN Kaltim sebesar Rp52,71 triliun, sektor pertambangan menyumbang Rp16,49 triliun atau 31,28 persen. Sementara itu, dari total PMA Kaltim sebesar USD1,33 miliar pada 2022, sektor pertambangan menyumbang USD392 juta atau 29,6 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, mengatakan pihaknya belum melihat secara jauh dampak ketidakpastian global terhadap daerah. Ia menyebut minat investasi asing di Kaltim masih ada, dan pada 2024 sektor pertambangan masih menjadi favorit untuk PMDN, disusul industri kimia dasar, pangan, serta perkebunan termasuk sawit.

Fahmi juga menyebut adanya ketertarikan investor dari Tiongkok untuk menanamkan modal sebesar USD800 juta atau sekitar Rp12,8 triliun di sektor petrokimia untuk pupuk pertanian. Namun, ia mengakui investasi di sektor nonmigas dan non-batu bara masih belum terlalu menggairahkan meski peringkat investasi Kaltim disebut konsisten masuk 10 besar nasional.

Fahmi menyatakan tetap optimistis di tengah ketidakpastian global dan kebijakan efisiensi anggaran. Ia mencontohkan realisasi investasi seperti pabrik semen di Kutai Timur dan pabrik peleburan nikel di Sangasanga, Kutai Kartanegara, yang disebut menghasilkan komoditas ekspor dan berdampak positif pada neraca perdagangan luar negeri.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga masih diharapkan memberi efek ekonomi bagi Kaltim. Menurut Fahmi, investasi di IKN dicatat oleh Badan Otorita IKN, sementara Pemerintah Provinsi Kaltim dapat menghitung investasi penunjang di wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara, misalnya melalui tingkat hunian dan konektivitas jalan.

“Kami menunggu saat PNS dari kementerian datang. Pertumbuhan ekonomi dari tingkat kesibukan yang menunjang IKN di Kaltim pasti ada,” kata Fahmi.

Usulan kehati-hatian dan perbaikan iklim investasi

Dari sisi pelaku usaha, Slamet menyarankan pelaku bisnis di berbagai sektor untuk lebih berhati-hati, termasuk dengan “menarik rem” agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Ia menilai permintaan jasa konstruksi yang sebelumnya tinggi kini menurun dan perlu menjadi perhatian pemerintah karena banyak tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Purwadi menilai investor cenderung bersikap wait and see. Ia menyebut bila Kaltim ingin memperluas investasi di luar batu bara dan sawit, sejumlah aspek harus dibenahi, mulai dari birokrasi perizinan, penegakan hukum, budaya kerja, hingga indeks korupsi. Selain itu, ia menyoroti hambatan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan internet.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar aturan investasi tidak tumpang tindih. Menurutnya, evaluasi berkala antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan tidak saling bertentangan dan tidak menambah beban bagi investor.

Selain pembenahan iklim investasi, Purwadi mendorong transformasi ekonomi Kaltim dari ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia menilai upaya transformasi sudah dimulai sejak sekitar 15 tahun lalu, namun hingga kini ketergantungan Kaltim pada pertambangan masih kuat.

Menanggapi isu transformasi, Fahmi mengatakan upaya diversifikasi mulai berjalan, salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata. Ia mencontohkan kegiatan seperti Maratua Run di Berau untuk menarik wisatawan asing. Fahmi menyebut pengembangan infrastruktur menjadi salah satu kunci agar investasi pariwisata dapat meningkat, mengingat konektivitas jalan di Kaltim melibatkan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang perlu saling terhubung.

DPMPTSP Kaltim juga menyatakan terus berupaya menarik investor agar masuk ke sektor-sektor produksi di luar pertambangan, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Cobalah pengusaha dialog ke DPMPTSP (untuk berinvestasi). Perizinan sekarang mudah,” kata Fahmi.