Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (30/3). Penyampaian LKPJ tersebut disebut sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus refleksi capaian pembangunan Jawa Timur sepanjang 2025.
Dalam paparannya, Khofifah menegaskan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal. Secara kumulatif, realisasi kinerja RKPD Jawa Timur pada 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Capaian ini meningkat 0,08 persen dibanding 2024 yang sebesar 98,25 persen.
Khofifah menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai elemen pembangunan di Jawa Timur. Sepanjang 2025, Pemprov Jatim juga meraih 133 penghargaan dari berbagai sektor sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pembangunan daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur terealisasi Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Khofifah menilai hal itu mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur pada 2025 juga dilaporkan menunjukkan tren positif dan sebagian besar melampaui target. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 tercatat 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD 4,80–5,20 persen. Jawa Timur juga mencatat kontribusi 14,40 persen terhadap perekonomian nasional dan 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Di tengah tantangan rantai pasok global, tingkat inflasi Jawa Timur pada 2025 tercatat 2,93 persen (y-on-y) berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Angka tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,25. Khofifah menyebut capaian itu ditopang manajemen stok dan distribusi serta kebijakan stabilisasi harga.
Dari sisi investasi, Jawa Timur membukukan capaian Rp147,7 triliun pada 2025, melampaui target dan menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Di sektor perdagangan, nilai ekspor meningkat 16,61 persen yang didorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas.
Khofifah juga memaparkan pelaksanaan misi dagang. Sepanjang 2025, Jawa Timur menggelar 12 kali misi dagang dalam negeri dengan nilai transaksi Rp16,31 triliun. Nilai tersebut disebut melampaui capaian kumulatif periode 2019–2024 sebesar Rp11,05 triliun dari 36 kegiatan. Sementara misi dagang luar negeri ke Singapura pada 2025 menghasilkan transaksi Rp4,163 triliun.
Pada aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 tercatat 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Dalam periode 2020–2025, Jawa Timur dilaporkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional, mencapai 781,68 ribu jiwa.
Penurunan kemiskinan tersebut disebut beriringan dengan peningkatan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat 4.716 desa. Dari total 20.503 Desa Mandiri di Indonesia, sekitar 23 persen berada di Jawa Timur.
Ketimpangan juga dilaporkan menurun, tercermin dari rasio gini sebesar 0,359 yang menjadi terendah dalam enam tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 76,13, naik 0,78 poin dan melampaui target RKPD.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dibanding angka nasional. Penurunan pengangguran hingga sekitar 90 ribu orang disebut memperkuat indikasi pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Indikator sosial lainnya juga dilaporkan membaik, antara lain Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 77,49 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,43.
Khofifah menyampaikan penguatan kualitas sumber daya manusia terus didorong melalui program strategis di bidang pendidikan dan kesehatan, yang tercermin dari peningkatan IPM serta indikator kesehatan dan pendidikan. Di sisi pelayanan publik, Jawa Timur dilaporkan meraih skor 4,75 dari skala 5, yang disebut sebagai capaian terbaik nasional.
Dalam LKPJ tersebut, Khofifah juga menyampaikan capaian implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk pembentukan Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jawa Timur disebut menjadi provinsi terbanyak dan tercepat menuntaskan 100 persen kelembagaan KDKMP. Dari total 8.494 koperasi, sebanyak 8.420 merupakan koperasi baru dan 74 merupakan pengembangan koperasi yang sudah ada.
Untuk Sekolah Rakyat, hingga saat ini di Jawa Timur telah beroperasi 26 Sekolah Rakyat, yang disebut menjadi jumlah terbanyak secara nasional. Program tersebut dipaparkan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menutup penyampaiannya, Khofifah menilai capaian pembangunan 2025 menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat atas sinergi yang terbangun, seraya menyatakan optimisme Jawa Timur dapat semakin berperan strategis menuju Indonesia Emas 2045.
