Konflik Iran-Israel dinilai menambah tekanan terhadap ekonomi global dan memperbesar risiko bagi Indonesia. Pakar ekonomi dan pasar modal Ferry Latuhihin menyebut situasi ini memperburuk kondisi domestik yang menurutnya sudah rapuh bahkan sebelum konflik memanas.
Ferry menyoroti adanya ketidaksinkronan pada indikator makro. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025, namun pada saat yang sama persepsi pasar justru memburuk, tercermin dari penurunan outlook menjadi negatif. “Kalau datanya bagus, kenapa pasar merespons negatif? Ini menunjukkan ada masalah fundamental,” ujarnya dalam sebuah podcast, dikutip di Jakarta, Selasa, 31 Maet 2026.
Menurutnya, tekanan sudah terlihat sebelum konflik meningkat. Nilai tukar Rupiah disebut telah tertekan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS, sementara pasar saham lebih dulu melemah. Konflik yang terjadi saat ini kemudian menjadi pemicu tambahan yang memperburuk situasi, terutama melalui risiko lonjakan harga minyak global.
Ferry memperingatkan, jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel selama beberapa bulan, dampaknya bisa sangat serius. Gejolak juga tercermin di pasar keuangan, dengan yield obligasi pemerintah Indonesia mendekati 7 persen yang menandakan penurunan harga obligasi. Di saat yang sama, pasar saham bergerak volatil dan Rupiah mengalami fluktuasi tajam. Ia menilai kondisi tersebut menyulitkan pelaku usaha dalam menetapkan harga dan menyusun rencana bisnis.
Dalam penilaiannya, Indonesia berada pada posisi yang cukup rentan dibanding sejumlah negara lain. Salah satu indikator yang disebut adalah cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang hanya mencukupi sekitar 20 hari. Ia menyebut beberapa negara di kawasan telah mengambil langkah antisipatif, seperti Filipina yang mendeklarasikan darurat energi serta Malaysia yang mulai menyesuaikan kebijakan energinya.
Dampak lanjutan, kata Ferry, mulai terasa di sektor industri. Ia mencontohkan harga bahan baku plastik yang telah meningkat hingga 70 persen, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Jika berlanjut, ia memperkirakan inflasi berpotensi melonjak hingga dua digit.
Kombinasi inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat menjadi perhatian lain. Ferry menilai tekanan semacam ini berisiko memicu keresahan sosial. “Secara logika ekonomi, tekanan seperti ini bisa mengarah ke instabilitas sosial. Memang tidak pasti terjadi, tapi risikonya ada,” katanya.
Di tengah ketidakpastian, Ferry menekankan risiko yang dihadapi bersifat sistemik karena hampir semua instrumen investasi terdampak. Ia menyarankan investor lebih berhati-hati dan sementara menghindari instrumen berisiko seperti saham dan obligasi. “Untuk saat ini, yang relatif lebih aman adalah reksa dana pasar uang,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut peluang dapat muncul di sektor informal, seperti layanan transportasi berbasis aplikasi yang cenderung meningkat saat kondisi ekonomi memburuk. Namun, ia menegaskan hal tersebut bukan rekomendasi investasi langsung karena pasar secara keseluruhan masih berisiko tinggi.
Terkait respons kebijakan, Ferry menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis terutama untuk menjaga ketahanan energi. Sejumlah langkah yang ia sebut antara lain memastikan ketersediaan cadangan BBM, menyiapkan anggaran subsidi secara terukur, serta mengatur distribusi energi secara efektif. Ia juga mengkritisi pembatasan aktivitas seperti work from home (WFH) yang dinilai kurang efektif untuk mengendalikan konsumsi energi. “Yang bisa dikontrol pemerintah adalah sisi pasokan, bukan aktivitas masyarakat. Jadi distribusi BBM yang harus diatur,” tegasnya.
Menutup analisanya, Ferry memprediksi 2026 akan menjadi periode penuh tantangan, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga ekonomi global. Dengan meningkatnya risiko global, arus investasi asing diperkirakan tidak akan signifikan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan bertahan di tengah tekanan. “Ini bukan hanya soal tumbuh, tapi bagaimana kita bisa bertahan,” pungkasnya.
