Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja yang pecah sejak Kamis (24/07) dilaporkan menewaskan sedikitnya 16 orang dan memaksa puluhan ribu warga dievakuasi dari kawasan perbatasan kedua negara. Sejumlah pengamat menilai Indonesia berpotensi terdampak apabila eskalasi konflik ini semakin memburuk.
Bentrokan terbaru ini menandai meningkatnya sengketa yang telah berlangsung lama antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara. Thailand menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja. Di sisi lain, Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Thailand dan menuduh negara tetangganya itu menggunakan “kekuatan berlebihan”.
Kedua pemerintah juga meminta warganya yang tinggal di dekat perbatasan untuk mengungsi. Seorang warga di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, Sutian Phiwchan, menggambarkan situasi pertempuran yang intens dan menyebut proses evakuasi tengah berlangsung.
Dalam perkembangan terbaru, Kamboja menyerukan gencatan senjata “segera” dengan Thailand. Hingga laporan ini disusun, Thailand belum menyampaikan pernyataan publik terkait usulan tersebut. Sebelumnya, pemimpin Thailand memperingatkan pertempuran sengit dengan Kamboja dapat “bergerak menuju perang”.
Potensi dampak bagi Indonesia
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, menilai dampak paling jelas bagi Indonesia adalah kemungkinan masuknya pengungsi dari wilayah konflik jika situasi memburuk.
“Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy pada Jumat (25/07).
Wempy menambahkan, bila skenario itu terjadi, Indonesia berisiko menghadapi tekanan tambahan karena pemerintah dinilai masih kewalahan menangani pengungsi Rohingya dan Afghanistan.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengingatkan potensi keterlibatan pihak luar yang dapat memanfaatkan situasi di Thailand dan Kamboja, termasuk kemungkinan aktivitas sindikat perdagangan senjata.
Menurut Teuku, pihak-pihak tersebut bisa saja berupaya memasukkan senjata ke wilayah konflik melalui negara-negara tetangga Thailand dan Kamboja, termasuk Indonesia, untuk menyamarkan asal barang. “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” ujarnya.
Meski demikian, Wempy dan Teuku menekankan konflik ini masih baru sehingga dampaknya bagi Indonesia belum dapat dipastikan. Keduanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk tidak terlihat memihak salah satu pihak. Teuku menilai pernyataan yang tidak perlu berisiko dipandang sebagai upaya ikut campur.
Akar sengketa Thailand-Kamboja
Sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja bermula lebih dari satu abad lalu ketika batas-batas kedua negara ditetapkan setelah masa penjajahan Prancis di Kamboja. Hubungan keduanya kembali tegang pada 2008 ketika Kamboja berupaya mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, langkah yang memicu protes keras dari Thailand.
Seiring waktu, bentrokan sporadis terjadi dan menewaskan tentara serta warga sipil di kedua belah pihak. Pertempuran yang berlangsung saat ini disebut berawal dari insiden pada Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan, yang kemudian mendorong hubungan bilateral kedua negara ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade.
Dalam dua bulan terakhir, Thailand dan Kamboja saling memberlakukan pembatasan perbatasan. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet. Kedua negara juga memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dalam beberapa minggu terakhir.
Rekam jejak ketegangan dan arah konflik
Ketegangan Thailand-Kamboja bukan hal baru. Dalam catatan sebelumnya, hubungan diplomatik sempat diputus pada 1958 dan 1961 terkait sengketa Kuil Preah Vihear. Pada 2003, kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh memicu operasi evakuasi warga dan diplomat Thailand dari Kamboja serta pengusiran diplomat Kamboja sebagai balasan. Bentrokan militer kembali terjadi pada 2008 dan 2011 di sekitar Kuil Preah Vihear, sementara pada 2009 Thailand menurunkan hubungan setelah Kamboja mendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang saat itu berada di pengasingan.
Dalam konflik terbaru, Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyebut sengketa dengan Kamboja tetap “sensitif” dan harus ditangani secara hati-hati sesuai hukum internasional. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai, namun mengklaim “tidak punya pilihan” selain menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata.
Meski pada masa lalu situasi serupa kerap mereda relatif cepat, laporan ini menyebut kedua negara kini dinilai kekurangan pemimpin yang cukup kuat dan yakin untuk mundur dari konfrontasi, walau pertempuran terkini disebut tampaknya tidak akan meluas menjadi perang besar-besaran. Di Kamboja, Hun Manet disebut belum sepenuhnya memiliki otoritas sendiri, sementara di Thailand pemerintahan koalisi dinilai rapuh setelah Paetongtarn Shinawatra diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.
