Genap sebulan sejak prahara di Timur Tengah berlangsung pada Sabtu, 30 Maret lalu, eskalasi saling serang antara Israel yang disokong Amerika Serikat (AS) dan Iran disebut kian meningkat. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik, termasuk kemungkinan perang terbuka di darat.
Kabar terbaru dari Pentagon menyebut kantor Departemen Perang AS telah berencana mengerahkan ribuan tentara ke Timur Tengah dengan tujuan segera mengakhiri perang dengan Iran. Sejumlah spekulasi pun beredar terkait langkah tersebut, mulai dari upaya menekan Iran hingga kemungkinan Iran akan merespons pengerahan pasukan itu.
Kekhawatiran meningkat karena, sebagaimana disebut dalam laporan, belum ada dalam sejarah Iran untuk mundur selangkah dalam urusan perang. Ancaman eskalasi tidak hanya menjadi ketakutan negara-negara Teluk yang bertetangga dekat dengan Iran, tetapi juga memicu kekhawatiran global, terutama jika konflik berkembang ke level yang lebih luas.
Tekanan ekonomi dunia disebut sudah terasa sepanjang Maret. Nilai tukar berbagai mata uang melemah terhadap dolar AS, sementara harga emas naik karena investor mencari aset yang dinilai aman. Di sisi lain, harga minyak dunia juga dilaporkan meningkat tajam hingga berada di atas US$110 per barel.
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak menjadi persoalan besar. APBN 2026 dirancang dengan asumsi harga minyak di kisaran US$70 per barel. Pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi agar BBM tetap terjangkau masyarakat sebesar Rp25,1 triliun sepanjang 2026.
Namun, dengan harga minyak yang sudah berada di atas US$100 per barel, kebutuhan anggaran subsidi berpotensi membengkak. Dalam hitungan kasar yang disebutkan, tambahan dana APBN untuk subsidi BBM bisa melampaui Rp100 triliun. Kondisi ini menambah beban APBN yang sejak awal tahun disebut sudah menghadapi berbagai tantangan.
Di tengah situasi itu, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada 2026, sebelum naik tipis ke 3,0% pada 2027. Untuk Indonesia, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat ke 4,8% pada 2026 dan meningkat sedikit ke 5% pada 2027. Proyeksi 2026 tersebut berada di bawah target APBN 2026 yang dipatok 5,4%.
Penurunan proyeksi pertumbuhan global itu dikaitkan dengan lonjakan harga energi dan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan menekan permintaan.
Dalam konteks domestik, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada industri manufaktur, mulai dari pengurangan produksi hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tekanan berlanjut.
Meski demikian, tantangan ekonomi yang membesar disebut tidak semestinya melemahkan kesiapan menghadapi masa depan. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada 1998 ketika nilai tukar rupiah melemah dari kisaran Rp2.000 menjadi Rp15.000 per dolar AS, dan pada akhirnya mulai bangkit kembali sejak 2001.
Memasuki hari pertama aktivitas masyarakat kembali normal usai libur panjang Lebaran, masyarakat diajak untuk mulai berhemat, bergotong royong, dan saling membantu menghadapi tekanan ekonomi. Di saat yang sama, dukungan juga disampaikan terhadap upaya Presiden Prabowo dalam penegakan hukum agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan uang APBN di tengah situasi yang menantang.
