Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada 16 Februari 2026 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, pemerintah menempatkan diplomasi yang terukur sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperluas ruang pertumbuhan nasional.

Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dengan rombongan terbatas. Dalam lawatan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Komposisi delegasi ini menunjukkan isu energi, industri, dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari strategi ekonomi yang dibawa dalam kunjungan tersebut.

Di Washington DC, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda pertemuan diarahkan untuk memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus membahas kerja sama strategis lintas sektor, terutama perdagangan dan investasi.

Salah satu agenda utama yang disebutkan adalah rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade. Pemerintah berharap kesepakatan perdagangan timbal balik itu dapat memperluas akses pasar Indonesia, meningkatkan kepastian usaha, dan menciptakan peluang investasi yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut dipandang sebagai instrumen konkret untuk memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran menteri ekonomi di Hambalang. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut penjelasan Sekretaris Kabinet, dalam rapat tersebut Presiden menekankan agar setiap perundingan ekonomi menghasilkan manfaat jangka panjang bagi struktur ekonomi nasional. Diplomasi, menurut arahan itu, tidak berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan harus berdampak pada peningkatan produktivitas industri dalam negeri serta penguatan rantai pasok global.

Penekanan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan integrasi Indonesia dalam perdagangan internasional tetap sejalan dengan agenda hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan nilai tambah domestik. Ketahanan ekonomi dipahami tidak hanya sebagai stabilitas makro, tetapi juga kemampuan industri nasional untuk bersaing secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini juga dikaitkan dengan momentum internasional sebelumnya di World Economic Forum di Davos. Kehadiran Presiden di forum global itu dinilai diaspora Indonesia sebagai langkah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Mahasiswa Magister Material Science and Engineering di ETH Zurich sekaligus Materials Engineer di Hilti Group, Alvin Wihono, menilai kepemimpinan Presiden memiliki visi jangka panjang dan konsistensi arah kebijakan. Ia berpandangan Indonesia perlu memanfaatkan forum global tidak hanya untuk menarik investasi finansial, tetapi juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta mendorong transfer pengetahuan.

Dukungan juga datang dari diaspora di Basel. Pardy, warga Indonesia yang telah lama menetap di Swiss, mengaku bangga dapat menyambut langsung kehadiran Presiden. Ia memandang momen tersebut sebagai simbol kedekatan negara dengan warganya di luar negeri sekaligus penegasan bahwa Indonesia hadir aktif dalam percaturan global.

Diaspora lainnya, Aldi, menilai Prabowo sebagai figur yang strategis dalam mengelola prioritas nasional dan membangun relasi dengan negara mitra. Menurutnya, pendekatan kebijakan ekonomi yang berbasis visi jelas menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan global.

Pemerintah memandang kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi yang adaptif. Kerja sama bilateral ditempatkan sebagai sarana membuka peluang ekspor baru, memperluas jejaring industri, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan nasional.

Dalam kerangka tersebut, diplomasi diarahkan agar tidak bersifat seremonial, melainkan berorientasi hasil. Setiap pertemuan dirancang untuk menghasilkan komitmen konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis di dalam negeri, dengan sinkronisasi antara agenda luar negeri dan reformasi domestik sebagai kunci efektivitasnya.

Pemerintah juga menilai penguatan kerja sama dengan mitra strategis dapat membantu diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ketergantungan pada pasar tertentu disebut perlu dikurangi agar struktur perdagangan lebih tangguh menghadapi gejolak eksternal, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha nasional untuk naik kelas dan menembus rantai pasok global yang lebih kompleks.

Di sisi lain, konsistensi arah kebijakan dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Stabilitas politik dan kesinambungan program prioritas disebut menjadi modal untuk menarik investasi jangka panjang. Melalui kombinasi diplomasi aktif dan reformasi domestik, pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif, berdaya tahan, dan berorientasi masa depan.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Prabowo ke Washington DC menegaskan upaya pemerintah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai salah satu garda depan penguatan ketahanan nasional. Dengan dukungan kabinet ekonomi dan respons dari diaspora, pemerintah menekankan bahwa Indonesia berupaya aktif memperluas peluang serta memperkokoh posisinya di pasar dunia.