Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana investigasi perdagangan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia merupakan hal yang wajar dalam dinamika perdagangan internasional. Ia menyebut langkah yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) tidak perlu disikapi secara berlebihan karena praktik tersebut umum terjadi dalam perdagangan global.
“Saya pikir enggak apa-apa, investigasi itu hal yang biasa,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Purbaya menilai investigasi itu kemungkinan dipicu oleh surplus perdagangan Indonesia terhadap AS yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan AS menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia, terutama untuk produk manufaktur, tekstil, serta komoditas berbasis sumber daya alam.
Menurut Purbaya, salah satu faktor yang membuat produk Indonesia kompetitif di pasar AS adalah biaya produksi yang relatif lebih rendah. “Barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena ongkos produksi kita lebih rendah, jadi secara relatif kita lebih kompetitif,” katanya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan adanya potensi risiko jika AS menerapkan tarif tambahan yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia dibandingkan negara pesaing. “Kalau kenaikan tarifnya sama dengan negara lain kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita dikenakan lebih tinggi, kita harus melakukan efisiensi yang lain,” ujarnya.
Ia tetap menyatakan optimistis prospek perdagangan Indonesia ke depan masih cukup positif meski terdapat dinamika kebijakan perdagangan global. “Harusnya prospeknya ke depan tidak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari USTR,” kata Purbaya.
Sebelumnya, pemerintahan AS pada Rabu (11/3) memulai penyelidikan perdagangan atas dugaan praktik tidak sehat terhadap Indonesia, Jepang, dan belasan mitra dagang lainnya, setelah Mahkamah Agung AS mencabut kebijakan tarif impor tinggi. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan penyelidikan tersebut bertujuan mengungkap “serangkaian praktik dagang tidak sehat terkait kapasitas berlebih dan produksi manufaktur” sebagai dasar penetapan tarif impor baru yang lebih tinggi.
