Masa depan industri logistik diproyeksikan bergerak menuju sistem yang hijau, pintar, efisien, dan kompetitif. Konsep “hijau” merujuk pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih. Sementara “pintar” mengacu pada pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan. Pada saat yang sama, efisiensi juga diukur dari sisi lingkungan, yakni menekan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) hingga serendah mungkin, bahkan menuju nol emisi.

Dari perspektif ekonomi, sistem logistik yang ideal ditandai antara lain oleh rendahnya rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB)—ditargetkan hingga satu digit atau di bawah 10 persen—serta produktivitas pelabuhan yang tinggi dan dwelling time yang cepat. Adapun aspek kompetitif ditentukan oleh kualitas layanan prima dan harga yang bersaing. Pertanyaannya kemudian, strategi apa yang dapat ditempuh untuk mencapai kondisi tersebut.

Transisi ke “eco-logistics” dan target 2050

Paradigma ekonomi hijau belakangan menguat, sejalan dengan agenda nasional dan global terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penanganan perubahan iklim. Dalam konteks itu, arah yang dituju adalah terwujudnya green logistics atau eco-logistics—termasuk green supply chain—paling lambat pada 2050.

Logistik mencakup berbagai aktivitas, mulai dari transportasi, pergudangan, inventori, pengemasan, material handling, hingga rantai pasok. Pada green logistics, transportasi logistik dituntut ramah lingkungan dari titik awal hingga titik akhir, baik untuk ekspor, impor, maupun distribusi domestik antarpulau.

Sebagai gambaran, green logistics pernah dirintis di Jepang pada 2006 oleh DHL. DHL Jepang menggunakan mobil F-Cell berbahan bakar compressed hydrogen dan truk Eco-Hybrid. Harapannya, cepat atau lambat pelaku logistik di Indonesia dapat mengikuti langkah serupa.

Lima strategi menuju logistik hijau

Dalam masa transisi menuju logistik hijau, sejumlah strategi disebut dapat dilakukan secara bertahap:

• Pemanfaatan energi hibrida, yakni mengombinasikan energi kotor dan energi bersih untuk menurunkan emisi karbon. Contohnya, pemasangan PLTS di pelabuhan peti kemas untuk mengoperasikan RTG, sementara sebagian operasi masih menggunakan diesel atau listrik PLN yang berasal dari PLTU batubara.
• Beralih ke energi fosil yang lebih bersih dan EBT dalam jangka pendek/menengah, misalnya penggunaan BBG atau biosolar untuk mesin diesel armada truk. Armada lama (truk/kereta logistik) didorong diganti dengan armada berbahan bakar EBT seperti biosolar, baterai listrik, atau hidrogen.
• Integrasi transportasi jalan dan kereta api untuk menekan penggunaan energi melalui sistem angkutan yang saling terhubung.
• Akselerasi penggantian avtur fosil dengan green avtur atau bioavtur untuk transportasi udara, termasuk angkutan logistik, yang didukung riset dan pengembangan. Salah satu contoh yang disebut adalah kerja sama terkait bioavtur J2.4 dengan campuran minyak inti sawit 2,4 persen.
• Regulasi kemasan dan palet agar menggunakan bahan yang biodegradable.

Logistik pintar dan adopsi teknologi Industry 4.0

Selain transformasi hijau, sektor ini juga bergerak menuju logistik digital atau logistik pintar (smart logistics). Perubahan ini terkait pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0, termasuk internet of things (IoT) dan artificial intelligence (AI), untuk meningkatkan efisiensi, memungkinkan pemantauan real time, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi.

Dalam praktiknya, AI dapat digunakan untuk optimasi rute transportasi agar pemanfaatan aset kargo lebih optimal. Live tracking kendaraan berbasis GPS memungkinkan transparansi dan keandalan layanan. Sementara itu, IoT, penilaian data, dan otomatisasi membantu pergerakan dan pelacakan kargo serta pengelolaan jaringan distribusi. Penggunaan RFID juga disebut dapat menekan biaya identifikasi dan pelacakan lokasi produk di sepanjang rantai pasok.

Perubahan Industry 4.0 di logistik berlangsung melalui tiga poros utama: otomatisasi, koneksi, dan pengambilan keputusan. Contoh otomatisasi antara lain penggunaan conveyor belt dan bar scanning dalam pergudangan. Koneksi antarmesin melalui IoT memungkinkan pengambilan dan transmisi data, sementara sensor IoT dan AI pada sistem Auto ID mendukung keputusan otonom pada robot pintar, kendaraan otonom, hingga operasi sortasi di gudang.

Dari aplikasi sederhana hingga sistem advanced

Transformasi menuju smart logistics berlangsung bertahap. Pada tahap awal, perkembangan terlihat dari maraknya sistem aplikasi di bidang logistik dan e-commerce. Pascapandemi Covid-19, transaksi e-commerce dan permintaan last mile delivery meningkat, yang berdampak pada naiknya aktivitas logistik baik business to business maupun business to consumer.

Pelaku ritel daring disebut perlu membangun logistic hub dan distribution center sendiri, atau memilih outsourcing melalui third party logistics (3PL) ketika volume pesanan sudah besar. Sejumlah usaha rintisan seperti Gojek, Grab, dan Alibaba disebut mengembangkan sistem aplikasi dengan machine learning dan big data, termasuk penerapan teknologi pada pelayaran sebagai bagian dari rantai pasok.

Pada tahap yang lebih maju, smart logistics memanfaatkan RFID, GPS, komputasi awan, blockchain, dan perangkat TI lainnya untuk efisiensi dan penghematan biaya. Di sisi pergudangan, adopsi IoT, AI, dan machine learning mendorong terbentuknya smart warehousing, hingga pada tahap advanced melibatkan robot pintar untuk material handling.

Di negara seperti Jepang dan Singapura, pemanfaatan teknologi logistik telah merambah kendaraan otonom, robot pintar, dan drone untuk membantu last mile delivery. Selain itu, intelligent transport systems (ITS) disebut terbukti meningkatkan efisiensi. Di sektor pelayaran, kerja sama pengembangan kapal kargo yang dapat dikendalikan jarak jauh direncanakan menuju peluncuran pada 2025, dengan dukungan IoT untuk memperoleh data seperti kondisi cuaca dan informasi pelayaran.

Di Indonesia, adopsi Logistics 4.0 secara penuh pada tingkat advanced masih menghadapi kendala, antara lain kesiapan SDM dan infrastruktur yang dinilai masih kurang investasi. Meski demikian, upaya perintisan smart logistics tetap dinilai perlu, termasuk oleh pemain besar di industri logistik.

Ekosistem logistik nasional dan digitalisasi layanan pelabuhan

Untuk mendorong efisiensi, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjalankan penataan ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystems (NLE) sesuai Inpres Nomor 5/2020. Kebijakan lain yang disebut strategis adalah merger Pelindo sebagai pemain bisnis kepelabuhanan berskala global.

Ekosistem logistik dipahami sebagai interaksi, jejaring, interkoneksi, dan kolaborasi para pemangku kepentingan melalui platform bersama NLE. Tujuannya merampingkan proses bisnis perizinan dan layanan kepelabuhanan serta menghubungkan proses logistik end-to-end. Platform ini dirancang berkolaborasi dengan sistem lain, termasuk SITOLAUT.

Digitalisasi juga dilakukan melalui sejumlah aplikasi, antara lain SIMLALA (digitalisasi perizinan), INAPORNET (digitalisasi layanan kepelabuhanan), SITOLAUT (pelacakan distribusi barang dan ternak di wilayah 3TP terkait program Tol Laut), serta dashboard monitoring untuk transparansi dan efisiensi.

Implementasi NLE ditujukan untuk menurunkan biaya logistik di pelabuhan, mendorong sharing kapasitas logistik, meningkatkan transparansi layanan, memperkuat keterhubungan sistem antarkementerian/lembaga, memperpendek rantai pasok, serta menghilangkan duplikasi dan proses manual.

Biaya logistik masih tinggi dan tantangan konektivitas

Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau, distribusi logistik hingga last mile delivery dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya rasio biaya logistik terhadap PDB yang disebut mencapai 23,5 persen. Sebagai perbandingan, Jepang disebut berada di kisaran 10 persen, didukung otomatisasi pergudangan dan pengembangan sistem informasi yang telah berlangsung sejak dekade 1970-an.

Tingginya biaya logistik di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perizinan dan layanan kepelabuhanan yang kini diperbaiki melalui NLE. Tantangan terbesar disebut terletak pada biaya transportasi yang mencapai sekitar 50 persen dari biaya logistik, termasuk biaya trucking.

Tiga tantangan fundamental dan kebutuhan sinergi

Untuk membangun sistem logistik nasional yang efisien, terdapat beberapa tantangan mendasar:

• Pemerataan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara. Konektivitas yang dinilai sudah baik terdapat di Jawa dan Bali, disusul Sumatera, sementara Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih membutuhkan pengembangan jalan dan rel secara masif.
• Pengembangan pelabuhan hub, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dalam pola hub-spoke. Contoh yang disebut antara lain Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat) dan New Ambon Port (Maluku) sebagai regional hub yang sekaligus berfungsi sebagai logistic hub dan regional distribution center.
• Pemerataan akses informasi melalui perluasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di KTI, untuk mengatasi kesenjangan digital.

Keseluruhan agenda menuju sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan di era Industry 4.0 dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor, kementerian, lembaga, swasta, dan pemerintah daerah. Dukungan disebut diperlukan dari berbagai kementerian, BUMN seperti Pelindo, Telkom, dan PLN, serta asosiasi logistik seperti ALI dan ALFI.