Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat pada 2026 di tengah tekanan inflasi baru yang dipicu konflik Amerika Serikat dan Iran. Dalam laporan Interim Economic Outlook terbarunya, OECD menilai gangguan pasokan energi akibat perang tersebut mendorong kenaikan harga energi, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan menekan laju pemulihan ekonomi dunia.
OECD memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,9% pada 2026 dan naik tipis menjadi 3,0% pada 2027. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan tren sebelum konflik, seiring lonjakan harga energi yang merambat ke inflasi dan memperlebar risiko perlambatan.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyatakan guncangan pasokan energi dari konflik yang berkembang di Timur Tengah tengah menguji ketahanan ekonomi global. Ia menegaskan OECD masih melihat pertumbuhan global tetap kuat, namun lebih lambat dibandingkan sebelum konflik, dengan inflasi yang jauh lebih tinggi.
Menurut OECD, memasuki 2026 ekonomi global sempat berada dalam kondisi relatif stabil. Stabilitas itu ditopang produksi berbasis teknologi, penurunan tarif efektif impor Amerika Serikat, serta momentum pertumbuhan dari 2025. Namun, eskalasi geopolitik mengubah arah melalui tekanan energi yang signifikan.
Secara regional, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 2,0% pada 2026 sebelum melambat menjadi 1,7% pada 2027. Kawasan euro diperkirakan tumbuh 0,8% pada 2026 dan meningkat ke 1,2% pada 2027. Sementara itu, ekonomi China diproyeksikan melambat menjadi 4,4% pada 2026 dan 4,3% pada 2027.
Dari sisi harga, inflasi global diperkirakan bertahan lebih tinggi dalam jangka lebih lama. Inflasi headline di negara-negara G20 diproyeksikan mencapai 4,0% pada 2026 sebelum turun ke 2,7% pada 2027. OECD menilai lonjakan harga energi menjadi pemicu utama yang kemudian merambat ke sektor lain, termasuk pangan.
OECD juga menyoroti kenaikan harga energi dan pupuk berpotensi mendorong harga makanan, terutama yang berdampak pada kelompok rentan. Di Eropa, biaya energi yang tinggi dinilai dapat memperbesar beban negara-negara dalam pengisian cadangan gas tahunan.
Ke depan, OECD menilai risiko masih tinggi. Proyeksi dasar sangat bergantung pada asumsi bahwa gangguan pasokan energi hanya bersifat sementara. Jika konflik berkepanjangan hingga menyebabkan penutupan fasilitas minyak dan gas atau mengganggu jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz, tekanan terhadap inflasi dan pertumbuhan dinilai akan semakin besar.
OECD juga memperingatkan potensi volatilitas tambahan di pasar keuangan. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang disebut dapat memperbesar risiko fiskal di berbagai negara.
Dalam merespons kondisi tersebut, OECD menekankan pentingnya kebijakan yang terukur. Bank sentral diminta tetap waspada untuk menjaga ekspektasi inflasi, sementara pemerintah perlu memastikan keberlanjutan fiskal di tengah ruang kebijakan yang terbatas. OECD menegaskan kebijakan untuk meredam dampak kenaikan harga energi sebaiknya ditargetkan kepada kelompok yang paling membutuhkan, bersifat sementara, dan tetap menjaga insentif untuk penghematan energi.
