Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperingatkan tekanan terhadap ekonomi global mulai meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Dalam laporan OECD Economic Outlook Interim Report edisi Maret 2026 bertajuk Testing Resilience, OECD menyoroti risiko gangguan distribusi energi dunia, terutama jika jalur pengiriman di Selat Hormuz terganggu.

OECD menilai lonjakan harga energi dan gangguan pasokan komoditas berpotensi meningkatkan biaya bisnis dan mendorong inflasi konsumen. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dinilai akan berkonsekuensi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam proyeksinya, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9 persen pada 2026, sebelum sedikit meningkat menjadi 3,0 persen pada 2027. Perlambatan ini terjadi meski sebelumnya ekonomi global dinilai cukup kuat, antara lain ditopang investasi di sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta kondisi fiskal dan keuangan yang sempat mendukung aktivitas ekonomi.

Kenaikan harga energi disebut menjadi faktor utama yang menambah tekanan. Biaya produksi meningkat dan daya beli melemah, sehingga dampaknya meluas ke permintaan global dan menekan aktivitas ekonomi.

Dari sisi harga, OECD memproyeksikan inflasi negara-negara G20 mencapai 4,0 persen pada 2026, lebih tinggi dibanding perkiraan sebelumnya. Inflasi diperkirakan turun menjadi 2,7 persen pada 2027, namun tekanan harga masih didorong lonjakan energi yang merambat ke pangan dan biaya produksi.

OECD juga mencatat ekspektasi inflasi jangka menengah mulai meningkat di sejumlah negara besar, yang mencerminkan tekanan harga belum mereda. Menurut OECD, arah ekonomi global sangat bergantung pada perkembangan konflik, karena gangguan pasokan energi yang berkepanjangan dapat memperbesar dampak terhadap inflasi dan pertumbuhan.

Selain itu, volatilitas pasar keuangan dilaporkan ikut meningkat. Tekanan dinilai lebih kuat di kawasan Asia, meski kondisi global secara umum masih relatif longgar. OECD menekankan pentingnya bank sentral menjaga stabilitas inflasi, di tengah kebijakan moneter di berbagai negara yang mulai bergerak dengan arah berbeda.