Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggelar kegiatan Kick Off dan Training of Trainers (ToT) implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan tingkat SMA/MA secara hybrid, tatap muka dan daring, pada Selasa (24/2). Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda melalui sektor pendidikan.
ToT tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran Modul Ajar Literasi Keuangan tingkat SMA/MA di Provinsi Bali yang sebelumnya dilakukan pada 7 Oktober 2025. Peluncuran itu melibatkan OJK Provinsi Bali bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Provinsi Bali, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Provinsi Bali.
Kegiatan ToT diikuti para kepala sekolah dan perwakilan guru ekonomi SMA/MA se-Provinsi Bali. Tujuannya memperkuat pemahaman dan kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan modul ajar literasi keuangan di lingkungan sekolah.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, menekankan pentingnya pemahaman keuangan sebagai keterampilan hidup bagi generasi muda. Ia menyebut jumlah pelajar di Bali sekitar 902.437 orang atau 20,23 persen dari total penduduk Bali, sehingga penguatan literasi keuangan bagi pelajar dinilai strategis.
“Pemahaman keuangan merupakan essential life skill yang perlu dipelajari sejak dini untuk mencegah potensi permasalahan terkait penggunaan produk keuangan, seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai bentuk kejahatan keuangan digital,” kata Irhamsah.
Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para guru SMA/MA di Bali.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Bali bersama MGMP Ekonomi Provinsi Bali atas inisiasi dan kolaborasi strategis ini. Langkah nyata ini memperkuat kapasitas generasi muda Bali agar memiliki kecakapan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Wesnawa Punia juga berharap literasi keuangan di kalangan pelajar tidak berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi dapat didukung ekosistem yang memungkinkan siswa mempraktikkan pengelolaan keuangan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
Program literasi keuangan ini disebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menargetkan indeks literasi keuangan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menempatkan sektor keuangan sebagai salah satu dari 45 indikator utama pembangunan nasional, dengan target inklusi keuangan 98 persen pada 2045.
Merujuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK bersama BPS tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, masih di bawah tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Pada kelompok usia pelajar 15–17 tahun, literasi keuangan tercatat 51,68 persen, sedangkan tingkat inklusinya 74 persen.
Modul ajar literasi keuangan disusun untuk menstandarkan materi pembelajaran terkait OJK dan industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, agar guru dan siswa di seluruh Bali memperoleh pemahaman yang setara. Selain materi dasar pengelolaan keuangan, modul ini memuat informasi mengenai kejahatan keuangan digital, produk keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman daring dan aset digital, serta mekanisme perlindungan konsumen di OJK.
Melalui Training of Trainers ini, OJK berharap para guru dapat menjadi Duta Literasi Keuangan di lingkungan sekolah, sehingga pemahaman keuangan siswa dapat ditingkatkan sejak dini dan mendorong terbentuknya generasi muda yang cerdas serta mandiri secara finansial.
