Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan melanjutkan komunikasi dengan sejumlah penyedia indeks global, termasuk MSCI, setelah menuntaskan empat agenda reformasi yang ditujukan untuk memperkuat transparansi di pasar modal Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK akan menggelar serangkaian pertemuan lanjutan dengan para global index provider. Selain itu, OJK juga akan meminta masukan dari investor terkait tingkat transparansi yang telah dilakukan.
“Dan kami juga akan secara proaktif meminta masukan dan pandangan dari para investor terkait dengan tingkat transparansi yang sudah kami lakukan,” kata Hasan, Kamis (2/4/2026).
Hasan menyebut, pekan depan Self-Regulatory Organization (SRO) akan melakukan pertemuan dengan MSCI. OJK juga berencana mengadakan pertemuan pada pekan ketiga April 2026.
“Bahkan ada kemungkinan kami akan secara khusus mendatangi mereka mungkin pertemuan dengan tim regional atau melalui video call sebelumnya,” ujarnya.
Per awal April 2026, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelesaikan empat proposal reformasi penguatan transparansi di pasar modal.
Pertama, penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik. Data tersebut pertama kali dirilis pada 3 Maret 2026 dengan batasan data per Februari 2026.
Kedua, peningkatan kualitas data investor melalui granularitas klasifikasi investor. Saat ini, kategori investor mencapai 39, meningkat dari sebelumnya sembilan kategori. Granularitas ini diterapkan pada 1 April 2026 dengan data per 31 Maret 2026 dan diharapkan meningkatkan transparansi karakteristik serta intention of ownership investor.
Ketiga, kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Ketentuan ini tercantum dalam revisi Peraturan Bursa No I-A yang mulai efektif pada 31 Maret 2026.
Keempat, pengumuman saham dengan high shareholding concentration (HSC). Data tersebut dirilis pada 2 April 2026 di laman resmi BEI dengan menggunakan data per 31 Maret 2026.
