Transformasi ekonomi digital China dalam dua dekade terakhir menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara orang berbisnis, bertransaksi, hingga mengakses pasar. Dari e-commerce yang mendominasi ritel hingga pembayaran digital yang meluas, pengalaman China kerap dipandang sebagai rujukan bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia—meski tidak semua faktor dapat ditiru secara langsung.

Dari toko online kecil ke rantai pasok baru

Chen (24) dan istrinya, Ding (24), adalah contoh pelaku ekonomi digital generasi baru di China. Pasangan ini membuka toko pakaian rancangan sendiri bernama BlueLand di Taobao.com pada 2016, tak lama setelah lulus kuliah. Studio mereka berada di sebuah gedung perkantoran di distrik Xiaoshan, Hangzhou.

Promosi produk mereka sesekali dilakukan lewat siaran langsung oleh influencer, terutama saat festival belanja seperti Double 11 (11 November) dan Double 12 (12 Desember). Pesanan yang masuk secara online diteruskan langsung ke produsen lokal.

Model seperti ini dikenal sebagai “Pelanggan-ke-Produsen” atau C2M (Customer-to-Manufacturer). Mekanisme tersebut memangkas biaya inventaris, logistik, penjualan, dan distribusi, sekaligus menggeser pola rantai pasok tradisional. Didukung ketersediaan produsen dan platform logistik digital di China, barang yang dibeli pelanggan umumnya dapat diterima dalam waktu sekitar 10 hari setelah pemesanan.

Chen dan Ding menjadi bagian dari lebih dari delapan juta pemilik toko di Taobao, dengan sekitar separuhnya perempuan. Mereka sekaligus menjadi penerima manfaat dan kontributor dari perubahan besar ekonomi digital China.

Dua lompatan besar: e-commerce massal dan fintech inklusif

China mencatat perubahan tajam sejak era awal internet. Pada 1999, jumlah pengguna internet di China tercatat 8,8 juta, dengan pendapatan per kapita US$873 (nominal saat ini). Kini, pengguna internetnya telah melampaui satu miliar, dan pendapatan per kapita lebih dari US$10.000 (nominal saat ini).

Dalam konteks ekonomi digital, terdapat dua lompatan yang menonjol:

• Adopsi e-commerce secara luas. Pada 1999, porsi China dalam pasar e-commerce global kurang dari 1%. Kini, China merepresentasikan 52% pasar e-commerce dunia. China juga menjadi negara pertama yang kontribusi transaksi dan volume e-commerce-nya melampaui ritel tradisional. Sekitar 52,1% pasar ritel di China dilakukan melalui e-commerce (2021), dibandingkan 15% di AS (2021) dan 20% di Indonesia (2020).
• Fintech yang dirancang untuk inklusi keuangan. China melewati fase kartu kredit dan beralih dari uang tunai langsung ke pembayaran digital. Saat ini, 90% penduduk perkotaan dan 82% penduduk pedesaan menggunakan pembayaran digital, dengan kesenjangan yang terus menyempit. Untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, People’s Bank of China mencatat lebih dari US$74 miliar pinjaman mikro disalurkan pada 2020 melalui berbagai solusi fintech.

Tiga prasyarat yang dinilai penting untuk direplikasi

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dibutuhkan agar transformasi berskala seperti China dapat terjadi di Indonesia dan negara berpenghasilan menengah lain. Terdapat tiga hal yang disebut sebagai pertimbangan utama.

1) Kebijakan pemerintah yang praktis dan mendasar

Meski pernah menjadi salah satu negara termiskin pada era 1980-an, China disebut memiliki penduduk yang relatif sehat dan berpendidikan. Pemerintah membangun 2,6 juta mil jalan untuk menjangkau daerah terpencil, dengan setengahnya dibangun dalam 10 tahun terakhir. Kini, hampir semua desa memiliki akses ke jaringan serat optik atau 4G.

Keseragaman kode pajak, norma bisnis, dan regulasi lintas provinsi turut mengurangi hambatan pergerakan tenaga kerja, barang, dan informasi—faktor yang penting bagi ekosistem e-commerce.

Dalam beberapa tahun terakhir, China juga memperkuat pengelolaan risiko sektor keuangan untuk stabilisasi pasar, termasuk menyiapkan kerangka perlindungan konsumen dan menjaga pasar tetap kompetitif. Lingkungan yang mendukung inovasi, misalnya melalui pembuatan sandbox, memungkinkan perusahaan bereksperimen sambil tetap mengelola risiko.

2) Hubungan erat pemerintah dan sektor swasta

Peran pemerintah dan swasta digambarkan saling melengkapi. Selama dua dekade, sinyal kebijakan pemerintah China melalui berbagai rencana lima tahunan menetapkan arah prioritas pembangunan dan bidang investasi, termasuk fintech, smart logistics, dan promosi ekspor. Dalam proses itu, sumber daya publik dibuat relevan dan dapat diakses oleh pelaku swasta, sementara sektor swasta mendorong pertumbuhan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Salah satu contoh kemitraan ini terjadi saat e-commerce pedesaan mulai didorong. Ketika logistik hanya menjangkau tingkat kabupaten atau kecamatan, pemerintah memberikan subsidi kepada sebagian pengguna platform e-commerce di daerah paling terpencil agar produk dapat sampai. Seiring volume perdagangan meningkat, perusahaan swasta mulai berinvestasi membangun logistik di wilayah tersebut. Platform e-commerce juga mendirikan pusat pelatihan lokal yang tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga melatih pemuda setempat agar mampu menggerakkan ekosistem e-commerce di pedesaan.

3) Menumbuhkan optimisme dan ketahanan wirausaha muda

Transformasi ekonomi digital juga ditopang oleh banyak anak muda yang membangun bisnis dari nol, baik di kota maupun pedesaan. Namun, menjadi wirausahawan tidak selalu rasional karena tantangan dan risiko kegagalan, terutama di pasar berkembang dengan infrastruktur dan dukungan terbatas. Karena itu, pelatihan kewirausahaan, contoh sukses, serta insentif pemerintah untuk mendukung inovasi dan mengelola risiko dinilai dapat memperkuat prospek generasi pelopor digital.

Di Indonesia, sejumlah contoh disebut sebagai gambaran peran wirausaha dalam memecahkan persoalan struktural. Shipper disebut berupaya mendigitalkan infrastruktur logistik untuk meningkatkan efisiensi biaya skala nasional. SayurBox mengusung konsep dari ladang ke meja makan, memungkinkan petani menjual langsung ke pengecer dan pelanggan serta memanfaatkan data digital untuk perencanaan. Warung Pintar menawarkan solusi bagi pemilik warung agar dapat memantau perkembangan usaha lebih efektif.

Arah berikutnya bagi Indonesia

Indonesia dinilai telah mengambil langkah besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Laporan utama Bank Dunia berjudul Beyond Unicorn memetakan sejumlah intervensi pelengkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, antara lain pengembangan logistik, promosi layanan dan pembayaran keuangan digital, peningkatan konektivitas, universalisasi akses, serta penguatan keterampilan digital abad ke-21.

Selain itu, aspek seperti reformasi regulasi perlindungan data konsumen, perlindungan pekerja, penyetaraan kedudukan dengan vendor offline, dan kebijakan persaingan disebut penting untuk membangun ekonomi digital yang lebih inklusif.

Pengalaman China dipandang dapat menjadi inspirasi dan referensi perbaikan dengan penyesuaian yang tepat. Namun, keberhasilan China juga memiliki faktor unik yang tidak mudah ditiru. Meski begitu, kasus China tetap memperlihatkan potensi ekonomi digital sebagai pendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan, bahkan ketika tahap pembangunan awal masih menghadapi berbagai keterbatasan.