Pemerintah menyatakan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan daya tahan perekonomian sekaligus memastikan pertumbuhan tetap terjaga.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah menghormati pandangan masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kebijakan. Ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat dan resilien.

Menurut pemerintah, pada 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara inflasi disebut tetap berada dalam sasaran 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen. Pemerintah menyatakan pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjadi fokus untuk menjaga kondisi tersebut.

Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat disebut masih menjadi penopang pertumbuhan. Stimulus fiskal dan penyaluran bantuan sosial juga dinilai turut memperkuat daya beli. Pada saat yang sama, sektor manufaktur dilaporkan menunjukkan kinerja solid dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) 53,8 yang berada pada fase ekspansi.

Di bidang fiskal, pemerintah menyebut ketahanan masih terjaga. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,4 persen (yoy), yang dikaitkan dengan reformasi perpajakan serta digitalisasi melalui Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga menekankan penguatan ketahanan pangan dan energi. Indonesia disebut telah mencapai swasembada untuk beberapa komoditas utama serta mencatat surplus energi melalui program biodiesel.

Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi industri, investasi, dan percepatan digitalisasi. Pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan disebut menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen pada 2026. Pemerintah menyatakan akan tetap berhati-hati dan memastikan kebijakan adaptif agar pertumbuhan ekonomi berlanjut secara berkelanjutan.