Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Langkah penghematan ini dilakukan di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia, dengan tetap menekankan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Efisiensi anggaran disebut meluas dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di Kemensos, penghematan difokuskan pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan belanja operasional tanpa mengganggu pelayanan publik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program bantuan sosial tetap menjadi prioritas.
“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” kata Saifullah Yusuf.
Menurut keterangan dalam kebijakan tersebut, efisiensi dilakukan dengan memangkas anggaran non-prioritas seperti kegiatan seremonial dan belanja yang dapat ditunda. Dana yang dihemat kemudian diarahkan ke kebutuhan yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penghematan juga mencakup belanja operasional, antara lain listrik, penggunaan AC, alat tulis kantor, serta pelaksanaan rapat.
Langkah penghematan ini disebut telah menunjukkan hasil. Kemensos, misalnya, mampu menghemat sekitar Rp 1 miliar dari penggunaan listrik pada tahun sebelumnya, dan nilai penghematan tersebut berpotensi meningkat melalui efisiensi yang lebih menyeluruh.
Di tingkat daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah daerah, khususnya pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Ia meminta agar anggaran yang tersedia dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Untuk efisiensi kepala daerah, terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi, uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” ujar Tito.
Kemendagri juga memperketat pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan kebijakan work from home (WFH) agar pelaksanaannya tidak meningkatkan konsumsi BBM dan membebani anggaran.
Sementara itu, Kemhan menegaskan efisiensi BBM merupakan langkah antisipatif atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan kebijakan tersebut disusun berdasarkan perkembangan situasi global, khususnya di Eropa dan Timur Tengah, dengan tetap menjaga dukungan operasional strategis.
“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas,” kata Rico.
Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini diarahkan untuk menekan belanja yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke program prioritas serta sektor yang dinilai produktif dan pro-masyarakat. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program prioritas di tengah ketidakpastian global.
