Pemerintah tengah memproses pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan finansial masyarakat. Lembaga baru ini disiapkan sebagai penyempurnaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah dibentuk sejak 2016.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembentukan dewan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini menyiapkan kerangka hukum sebagai dasar pembentukannya.
“Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang PPSK,” ujar Airlangga saat peluncuran program AKSI KLIK di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurut Airlangga, dewan ini diharapkan melengkapi peran DNKI dalam memperkuat agenda inklusi keuangan sekaligus memastikan masyarakat memiliki kesehatan finansial yang lebih baik.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat DNKI, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan transformasi dari rencana awal pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan (KNLIK).
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan KNLIK, dan proses harmonisasi regulasi tersebut disebut telah rampung pada tahun lalu. Namun, setelah adanya arahan Presiden, rencana itu diubah menjadi pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Dengan ada arahan Bapak Presiden, ini langsung kita bergerak untuk mentransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” kata Ali.
Ali menambahkan, rancangan regulasi saat ini telah memasuki tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga serta proses partisipasi publik. Pemerintah menargetkan penyempurnaan regulasi dapat segera rampung agar usulan pembentukan dewan bisa diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh persetujuan Presiden.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah kita sempurnakan dan sudah disampaikan kembali ke Sekretariat Negara,” ujarnya.
Gagasan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebelumnya juga mengemuka dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima, yang menjabat sebagai UN Secretary General Special Advocate for Financial Health. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka pada November 2025.
Airlangga menyebut, dalam pertemuan itu Presiden meminta agar dibentuk dewan terkait kesejahteraan keuangan untuk melengkapi atau menyempurnakan DNKI.
Selain menyiapkan pembentukan lembaga, pemerintah juga menyiapkan sejumlah inisiatif pendukung guna memperkuat kesehatan keuangan masyarakat. Inisiatif tersebut meliputi penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik terkait literasi finansial, serta integrasi identitas digital untuk memperluas akses layanan keuangan.
