Pemerintah mempercepat penyusunan paket kebijakan ekonomi baru yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga penguatan program biodiesel B50. Langkah ini disiapkan sebagai respons atas tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan paket tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3/2026). Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut pemerintah tengah mengkaji sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengaturan work from home (WFH) secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, hingga penguatan kebijakan energi nasional.
“Seluruhnya dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional,” ujar Airlangga dalam unggahan resminya.
Menurut Airlangga, paket kebijakan ini disusun untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah risiko eksternal, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Di sisi fiskal, pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran jilid II untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, langkah penghematan dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp80 triliun. Selain itu, terdapat potensi tambahan penghematan sekitar Rp40 triliun yang berasal dari optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Biasanya seminggu 6 hari, dia (Kepala BGN) bilang akan jadi 5 hari,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Penyesuaian frekuensi distribusi program tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun, namun usulan ini masih menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas penerapan kebijakan work from anywhere untuk menekan biaya operasional kantor di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi terhadap anggaran tambahan kementerian turut dilakukan agar efisiensi berjalan merata.
Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil kendali penuh dalam penentuan pemangkasan anggaran, mengingat masih adanya kecenderungan sejumlah instansi mengajukan tambahan anggaran. “Saya simpulkan kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda, ya sudah dari saya nanti Anda atur,” ujar Purbaya.
