Eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap dampak lanjutan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.
Sejumlah negara, seperti Filipina dan Bangladesh, disebut mulai merasakan tekanan berupa krisis energi. Di tengah dinamika tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu skema yang disiapkan adalah kebijakan work from home (WFH) dan efisiensi anggaran. Purbaya menyampaikan, penerapan WFH diproyeksikan dapat menjadi langkah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menekan penggunaan hingga 20 persen.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema efisiensi anggaran untuk menjaga ketahanan fiskal. Salah satu opsi yang dikaji adalah penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari sebelumnya enam hari penyaluran dalam sepekan menjadi lima hari. Penyesuaian ini disebut berpotensi menghemat hingga Rp40 triliun per tahun.
“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meskipun angkanya masih kasar dan bisa berubah,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Di luar program tersebut, pemerintah juga mengkaji efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) dengan target mencapai Rp80 triliun. Kebijakan ini direncanakan diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah.
Meski harga energi global meningkat, Purbaya menegaskan Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Menurutnya, indikator utama darurat energi adalah ketersediaan pasokan, bukan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” kata Purbaya.
Dari sisi fiskal, ia memastikan APBN masih cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Terkait subsidi BBM, Purbaya menyebut belum ada rencana perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global.
“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” ucapnya.
Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran US$74 per barel, sedikit di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Selisih tersebut dinilai masih dalam batas aman.
“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini baru kita hitung lagi berapa,” pungkasnya.
