BERITA TERKINI
Pemkab Bekasi Gelar Halal Bihalal Tanpa Konsumsi demi Efisiensi Anggaran

Pemkab Bekasi Gelar Halal Bihalal Tanpa Konsumsi demi Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan menggelar acara Halal Bihalal 1447 Hijriah tanpa penyediaan makanan dan minuman. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dinilai semakin menantang.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan kegiatan Halal Bihalal akan dilakukan tanpa agenda makan bersama. Usai bersalam-salaman, acara akan dilanjutkan dengan rapat.

“Tidak ada acara makan-makan. Jadi selesai salam-salaman langsung diisi dengan rapat, karena harus ada efisiensi juga,” kata Asep saat memimpin apel perdana pascalibur Lebaran di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (30/03).

Asep menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengelola anggaran secara lebih bijak, mengingat potensi tekanan ekonomi global yang diperkirakan dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Meski dampaknya belum dirasakan secara langsung, ia menekankan pemerintah daerah tidak boleh lengah.

“Nanti kita lihat ke depannya apa saja efisiensinya,” ujarnya.

Selain efisiensi, Asep juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut cukup signifikan. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dinas penghasil, untuk bekerja lebih keras memaksimalkan potensi PAD dari berbagai sektor.

“Bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD. Jangan sampai kita berimbas,” tegasnya.

Menurut Asep, peningkatan PAD menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan program-program pemerintah, termasuk mempertahankan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyatakan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan PPPK tetap terjaga meskipun anggaran daerah terbatas.

“Saya harus mempertahankan PPPK. Maka anggaran yang kurang harus kita tutupi dari PAD, dari dinas-dinas penghasil,” ujarnya.