Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat sebagai penggerak ekonomi daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (12/3/2026).
HLM itu membahas perumusan program kerja TPAKD Tahun 2026 agar lebih tepat sasaran, terutama untuk menjangkau sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di wilayah perdesaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan pemerintah daerah terus mendukung program yang mendorong peningkatan inklusi keuangan. Menurutnya, akses ke lembaga keuangan formal tidak semata soal simpan pinjam, tetapi juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami terus mendukung program yang mendorong peningkatan inklusi keuangan. Akses terhadap lembaga keuangan formal bukan hanya soal simpan pinjam, tapi tentang bagaimana masyarakat memiliki alat untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Sugondo usai pertemuan.
Dalam diskusi, peserta juga membahas strategi penguatan literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal maupun pinjaman daring yang tidak resmi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menekankan pemberdayaan ekonomi melalui kemudahan akses permodalan yang terintegrasi dengan pembinaan perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, otoritas jasa keuangan, dan pimpinan lembaga perbankan se-Provinsi Gorontalo. Diharapkan, program kerja yang disusun untuk 2026 dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Gorontalo.
“Sinergi lintas sektoral adalah kunci. Dengan akses keuangan yang lebih terbuka, pelaku usaha di daerah akan lebih kompetitif dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dapat berjalan lebih inklusif,” tambah Sugondo.
