Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak konflik bersenjata di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berisiko memicu gejolak harga energi global yang dapat berimbas hingga ke daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jatim menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu. Menurut Emil, kebijakan ini tidak hanya untuk efisiensi energi, tetapi juga bagian dari strategi merespons potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika global.
Emil menjelaskan, konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital Selat Hormuz telah memicu volatilitas harga minyak mentah dunia. Selat Hormuz disebut menyalurkan lebih dari 20 persen pasokan minyak global, sehingga gangguan kecil sekalipun dapat berdampak luas pada rantai pasok internasional.
Ia menyampaikan keluhan mulai muncul dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait kenaikan harga bahan baku plastik dan BBM. “UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga bahan baku plastik dan BBM. Pemerintah pusat memang berupaya menahan gejolak harga, namun kita juga harus bersikap antisipatif,” ujar Emil, Minggu (29/3).
Meski begitu, Emil menyebut simulasi pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan dampak terhadap Jawa Timur dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan sejumlah daerah lain.
Dari sisi perdagangan, data menunjukkan kinerja positif. Nilai ekspor Jawa Timur disebut tumbuh sekitar 16 persen, sementara impor turun 2,7 persen. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun dan menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional.
Namun, Emil mengingatkan ketergantungan Jawa Timur terhadap perdagangan global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Kontribusi ekspor yang mendekati 20 persen dinilai membuat Jawa Timur rentan terdampak bila terjadi perlambatan ekonomi global. “Artinya kita harus hati-hati. Ketergantungan terhadap perdagangan global cukup signifikan. Perlambatan ekonomi global pasti akan berdampak pada Jawa Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi, penimbunan barang, hingga aksi panic buying, terutama pada komoditas pangan dan BBM.
Emil menekankan pentingnya menjaga stabilitas informasi di masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Ia juga meminta aparat daerah bertindak cepat terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi melalui praktik tidak bertanggung jawab.
Di sisi pasokan energi, Pemprov Jatim memperkuat koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Hingga kini, stok BBM dan LPG 3 kilogram dilaporkan aman, dengan distribusi berjalan normal.
“Stok BBM mengalir setiap hari. Selama pola konsumsi masyarakat normal, tidak ada kelangkaan. Hingga saat ini tidak ada gangguan terhadap kontinuitas pasokan,” kata Emil.
Terkait inflasi, Emil menyebut inflasi Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat 4,64 persen, yang dipengaruhi perubahan kebijakan subsidi pada periode sebelumnya. Meski dampak langsung gejolak global terhadap inflasi disebut masih relatif kecil, ia menilai kondisi tersebut tetap menjadi alarm kewaspadaan. “Kita harus betul-betul cermat agar inflasi tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.
