Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi daerah yang konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2013 hingga kuartal I 2019. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri diseminasi Perkembangan dan Outlook Perekonomian Terkini di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Medan, Jumat (19/7).
Dalam pemaparan yang disampaikan pada pertemuan itu, pertumbuhan ekonomi Sumut hingga kuartal I 2019 tercatat sebesar 5,30%, atau 0,23 poin lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Sumatera Selatan yang mencatat pertumbuhan 5,68%.
Adapun pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Sumatera pada periode yang sama antara lain Aceh 3,88%, Sumatera Barat 4,78%, Bengkulu 5,01%, Kepulauan Riau 4,76%, Riau 2,88%, Jambi 4,73%, Bangka Belitung 2,79%, dan Lampung 5,18%. Pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal I 2019 juga disebut sebagai yang tertinggi bila dibandingkan capaian kuartal I sejak 2011.
Edy Rahmayadi menyatakan optimistis tren tersebut dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Ia menegaskan akan bekerja bersama jajaran untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mengantisipasi tantangan ke depan, termasuk dengan mempertimbangkan masukan dari Bank Indonesia agar kebijakan yang diambil tepat.
“Kita akan pertimbangkan secara kuat masukan-masukan dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi Sumut. Kita perlu masukan Bank Indonesia sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, kita harus mempertahankan itu dan meningkatkannya,” kata Edy Rahmayadi, yang hadir didampingi Kepala Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Irman.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyoroti inflasi sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Ia menyebutkan, dalam tiga bulan terakhir, yakni April, Mei, dan Juni, inflasi Sumut meningkat tajam. Hingga Juni 2019, inflasi Sumut tercatat 4,3% year to date (ytd), sedangkan inflasi tahunan mencapai 5,87% year on year (yoy).
Menurut Dody, inflasi bulanan sepanjang triwulan II 2019 terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, seiring terganggunya pasokan komoditas hortikultura, khususnya cabai merah. Cabai merah disebut menyumbang inflasi sebesar 2,82% (yoy), lebih tinggi dibanding komoditas lain seperti daging ayam (0,10%), cabai rawit (0,09%), bawang merah (0,08%), dan cabai hijau (0,08%).
Dody menambahkan, kenaikan harga cabai merah dalam dua bulan terakhir mencapai 70%. Ia menyebut beberapa faktor sebagai penyebab, antara lain penurunan produksi karena hama, berakhirnya musim panen, serta distribusi cabai merah Sumut ke provinsi lain.
Untuk mengantisipasi agar kondisi serupa tidak berulang, Dody menyampaikan sejumlah opsi langkah, di antaranya implementasi Sistem Resi Gudang (SRG), perbaikan basis data produksi dan konsumsi, pengadaan Controlled Atmosphere Storage (CAS), serta pengendalian ekspektasi masyarakat melalui media massa.
Selain inflasi, Dody juga mengingatkan potensi tantangan yang lebih berat pada tahun berikutnya terkait dampak perang dagang global. Ia menilai daerah yang mengandalkan sumber daya alam, termasuk Sumut dengan komoditas kelapa sawit, berpotensi terdampak melalui penurunan harga dan kesulitan pasar.
Dalam konteks itu, Dody menyebut penguatan sektor lain sebagai salah satu langkah antisipasi, seperti memaksimalkan UMKM, e-commerce, dan industri kreatif. Ia mencontohkan produk ulos yang didesain dengan baik dan memiliki nilai jual tinggi di luar negeri sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Wiwiek Sisto Widayat, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, pimpinan satuan kerja Bank Indonesia, unsur Forkopimda, pengusaha, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
