Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2025 (unaudited) mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (30/3/2026), di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
Selain pendapatan, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Menurut Khofifah, angka ini mencerminkan pengelolaan belanja yang terukur dan terkendali sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
Khofifah menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan sinergi berbagai pihak dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka, tetapi juga sebagai cerminan kualitas pembangunan yang berjalan dan diharapkan berdampak bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Khofifah juga menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, media, serta partisipasi masyarakat. Khofifah juga menyoroti peran birokrasi yang dinilai semakin adaptif dan profesional dalam pelayanan publik, serta dinamika dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Khofifah menyebut partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara turut menjadi pilar dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Ia menegaskan semangat guyub rukun menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif untuk Jawa Timur yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Capaian kinerja APBD 2025 tersebut, menurut Khofifah, menjadi modal bagi Jawa Timur untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka panjang, termasuk dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
