Penutupan efektif Selat Hormuz selama lima pekan terakhir akibat perang Iran memicu guncangan besar pada sistem energi Asia. Selat sempit itu mengalirkan sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia, sementara kawasan Asia menyerap lebih dari 80 persen pasokan tersebut. Dampaknya terjadi cepat, mulai dari kelangkaan bahan bakar, pembatasan ekspor, hingga tekanan berat pada anggaran negara.
Dalam kondisi darurat, sejumlah pemerintah di Asia mengambil langkah penghematan dan pengetatan konsumsi energi. Di Korea Selatan, pemerintah meminta warga mengurangi durasi mandi, mengisi daya perangkat di luar jam sibuk, serta memindahkan penggunaan alat berenergi tinggi ke akhir pekan. Perusahaan besar seperti Samsung juga membatasi penggunaan kendaraan pribadi karyawan berdasarkan angka pelat nomor.
Tekanan serupa menjalar ke Asia Tenggara. Thailand menerapkan empat hari kerja bagi aparatur sipil dan menaikkan suhu pendingin ruangan kantor. Vietnam menghentikan sejumlah rute penerbangan domestik karena kekhawatiran pasokan bahan bakar jet. Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan darurat energi nasional menyusul “ancaman yang segera terjadi” terhadap pasokan bahan bakar.
Krisis juga berdampak pada sisi fiskal. Di Malaysia, subsidi energi dilaporkan melonjak dari 700 juta ringgit menjadi lebih dari 3,2 miliar ringgit (sekitar Rp13,4 triliun dengan kurs Rp4.210 per ringgit), dan disebut berpotensi mencapai 24 miliar ringgit (sekitar Rp101 triliun) bila harga minyak bertahan di atas 110 dolar AS per barel. Untuk menekan beban, pemerintah memangkas kuota subsidi bahan bakar hingga sepertiga. Lonjakan ini mencerminkan tekanan anggaran yang mulai dirasakan luas di berbagai negara Asia seiring kenaikan harga energi global.
Di tengah upaya menjaga pasokan listrik jangka pendek, batu bara kembali menjadi andalan. Thailand menghidupkan kembali pembangkit yang sebelumnya dihentikan, sementara Jepang dan Korea Selatan melonggarkan batas operasi pembangkit batu bara. Dinamika pasokan regional turut dipengaruhi kebijakan produsen utama, termasuk Indonesia.
Analis Rystad Energy, Vicky Janita, menilai Indonesia memprioritaskan konsumsi batu bara domestik dibanding ekspor, sehingga memperketat pasokan bagi importir Asia. Namun, langkah darurat tersebut memunculkan risiko jangka panjang. Sharon Seah dari ISEAS–Yusof Ishak Institute memperingatkan adanya bahaya “penguncian karbon” ketika negara membatalkan rencana pensiun pembangkit batu bara tua, yang berpotensi memperlambat transisi energi bersih.
Di sisi lain, krisis turut mendorong percepatan agenda energi non-fosil, terutama nuklir. Vietnam merampungkan kesepakatan pembangunan pembangkit nuklir pertamanya bersama Rusia. Taiwan berencana mengaktifkan kembali reaktor yang telah ditutup, sementara Filipina menargetkan pengoperasian energi nuklir pada 2032. Malaysia juga mulai mempertimbangkan opsi nuklir untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data.
Meski demikian, pergeseran energi di kawasan diperkirakan tidak berlangsung mulus. Li-Chen Sim dari Middle East Institute menilai bahwa dalam setiap krisis minyak, reaksi spontan cenderung beralih ke energi non-fosil, tetapi dorongan itu kerap mereda ketika krisis berlalu. Ia menambahkan ketergantungan industri terhadap bahan bakar fosil masih sangat kuat.
