Ketidakpastian ekonomi-politik global yang berlanjut, disertai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan negara dan masyarakat. Sejumlah negara disebut telah mengambil kebijakan untuk menghadapi krisis, termasuk merespons kelangkaan pasokan bahan bakar yang dapat berimbas pada krisis ekonomi-politik.
Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah menjadi krusial untuk memastikan guncangan ekonomi tidak berujung pada kemiskinan yang meluas dan ketidakstabilan sosial. Tantangan dinilai semakin mendesak ketika krisis bertepatan dengan atau diikuti penghentian maupun pengurangan program bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang banyak rumah tangga miskin. Karena itu, pemerintah dipandang perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam merancang kebijakan yang mengantisipasi risiko dan menyediakan bentuk perlindungan alternatif.
Salah satu pendekatan yang disorot adalah perencanaan skenario kebijakan. Kerangka ini dipandang dapat membantu pemerintah mensimulasikan berbagai kondisi ekonomi dan menyiapkan respons adaptif yang sesuai. Kebutuhan perencanaan skenario disebut semakin mendesak di tengah isu penghapusan beberapa bantuan bagi masyarakat miskin, terutama kelompok yang masuk kategori desil sasaran kebijakan.
Kondisi global yang terus berkembang dinilai ikut memengaruhi situasi nasional dan masyarakat lokal, dengan salah satu dampak yang paling terasa adalah potensi meningkatnya jumlah rumah tangga miskin. Dalam pandangan ini, kemiskinan tidak dilihat sebagai kondisi statis, melainkan proses dinamis yang dipengaruhi guncangan dan tekanan. Karena itu, strategi pengurangan kemiskinan tradisional yang bertumpu pada model pertumbuhan ekonomi linier dinilai makin tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas yang ada.
Melalui perencanaan skenario, pemerintah dapat memetakan bagaimana berbagai lintasan depresiasi rupiah memengaruhi variabel ekonomi utama seperti inflasi, lapangan kerja, dan kapasitas fiskal. Pada skenario depresiasi ringan, respons kebijakan dapat diarahkan pada stabilisasi harga melalui intervensi moneter dan menjaga kepercayaan konsumen. Sementara pada skenario depresiasi parah—misalnya dipicu arus keluar modal atau guncangan keuangan global—diperlukan langkah lebih agresif, termasuk perluasan subsidi dan bantuan sosial darurat.
Simulasi berbagai kemungkinan tersebut dinilai dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi ambang batas ketika tingkat kemiskinan berpotensi meningkat signifikan. Dengan begitu, intervensi dini dapat dilakukan sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi kesulitan sosial yang meluas. Perencanaan skenario juga disebut dapat memperkuat koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal agar respons kebijakan lebih koheren dan tepat waktu.
Kerangka perencanaan skenario untuk membantu kelompok miskin disebut perlu bersifat adaptif, inklusif, dan responsif terhadap ketidakpastian. Dalam kondisi guncangan ekonomi—seperti inflasi, pengangguran, atau ketidakstabilan mata uang—yang dapat dengan cepat mendorong kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan, pembuat kebijakan dinilai membutuhkan kerangka yang fleksibel dibanding program yang kaku. Pendekatan yang diusulkan mengintegrasikan analisis risiko dengan penargetan kemiskinan, sehingga populasi paling rentan tetap terlindungi dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan cara ini, fokus kebijakan bergeser dari pengentasan kemiskinan yang reaktif menuju pencegahan kemiskinan yang proaktif.
Dari perspektif adaptasi kemiskinan, penguatan sistem perlindungan sosial disebut menjadi unsur sentral dalam kebijakan berbasis skenario. Ketika rupiah melemah, tekanan inflasi dapat menggerus pendapatan riil, khususnya pekerja informal dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Karena itu, kebijakan adaptif dinilai perlu mencakup jaring pengaman sosial yang dapat diperluas dengan cepat sebagai respons terhadap guncangan ekonomi. Perencanaan skenario juga dipandang membantu memperkirakan potensi peningkatan jumlah penerima manfaat pada kondisi nilai tukar berbeda, sehingga alokasi sumber daya dapat lebih efektif. Selain itu, digitalisasi program bantuan sosial disebut dapat meningkatkan akurasi penargetan dan mengurangi kebocoran.
Dalam kerangka ini, perlindungan sosial adaptif disebut sebagai salah satu skenario kebijakan utama yang sudah dijalankan pemerintah, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Skema ini menekankan sistem kesejahteraan—seperti transfer tunai, subsidi makanan, dan dukungan perawatan kesehatan—yang dapat diperluas saat krisis dan menyusut ketika situasi stabil. Fleksibilitas tersebut dinilai penting agar perlindungan sosial tetap efektif di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Selain perlindungan sosial adaptif, terdapat dua skenario lain yang disebut dapat dipersiapkan. Pertama, skenario stabilisasi harga dan kebutuhan dasar, yang relevan dalam situasi krisis inflasi serta meningkatnya biaya hidup, terutama pada pangan dan energi. Instrumen yang disebut mencakup subsidi yang ditargetkan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta penguatan cadangan pangan, terutama untuk menghadapi guncangan pasokan seperti bahan bakar dan depresiasi rupiah.
Kedua, penyiapan tata kelola yang efektif dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengimplementasikan kebijakan adaptif berdasarkan perencanaan skenario. Perencanaan skenario disebut mendorong pendekatan tata kelola yang lebih strategis dan berwawasan ke depan, termasuk kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Di bagian penutup, perencanaan skenario kebijakan ditegaskan bukan sebagai model tunggal, melainkan kerangka berlapis dan adaptif yang berkembang mengikuti kondisi ekonomi. Pelemahan rupiah disebut kerap mencerminkan persoalan struktural seperti ketergantungan pada impor dan terbatasnya diversifikasi ekspor. Perencanaan skenario dinilai dapat menyoroti risiko jangka panjang dari kerentanan tersebut dan menjadi rujukan kebijakan untuk menguranginya.
Dalam skenario depresiasi berkepanjangan, pemerintah disebut dapat memprioritaskan produksi dalam negeri, substitusi impor, dan penguatan industri berorientasi ekspor. Di tingkat daerah, kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut sebagai langkah yang lazim ditempuh. Dengan mengintegrasikan perencanaan skenario ke dalam kebijakan industri dan perdagangan, ketahanan ekonomi diharapkan meningkat dan dampak kemiskinan pada tingkat keluarga serta rumah tangga akibat guncangan eksternal dapat ditekan.
Namun, kemampuan pemerintah menyiapkan perencanaan skenario untuk perlindungan ekonomi rumah tangga miskin disebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan data, dan koordinasi kebijakan. Perencanaan skenario yang efektif mensyaratkan kemampuan mengantisipasi berbagai kondisi, seperti lonjakan inflasi, peningkatan pengangguran, atau depresiasi mata uang, serta merancang respons fleksibel yang terukur. Program transfer tunai, bantuan pangan, dan subsidi energi juga dinilai perlu disusun agar dapat berkembang cepat saat krisis dan menyesuaikan diri ketika kondisi membaik.
