Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah menjalani audit selama 16 hari oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pengelolaan anggaran 2025.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan audit tersebut merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Menurutnya, seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan tata kelola keuangan ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda saat memimpin Taklimat Akhir Audit BPK RI di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku, Ambon, Jumat. Kegiatan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tim auditor BPK RI di lingkungan Polda Maluku dan seluruh jajaran Polres.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit yang dinilainya profesional, objektif, dan komprehensif. Ia menegaskan temuan dan rekomendasi yang disampaikan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen keuangan di internal kepolisian.

Selain itu, Kapolda menekankan kepada seluruh jajaran agar lebih disiplin dan profesional dalam pengelolaan anggaran serta aset negara, serta tidak mengulangi kesalahan yang menjadi temuan pemeriksaan.

“Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kapolda.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi audit.

Taklimat akhir ini disebut menjadi momentum bagi Polda Maluku untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ke depan, Polda Maluku memastikan setiap rekomendasi hasil audit BPK RI akan ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas pengelola anggaran, serta evaluasi berkala di seluruh satuan kerja.