Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kunjungan ke Beijing, China, pada pekan pertama September 2025. Kunjungan itu sebelumnya dijadwalkan untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping, termasuk menghadiri pertemuan bilateral dan menyaksikan parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada 3 September.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil karena Presiden ingin memantau langsung dinamika dan situasi di dalam negeri, yang disebut sempat tegang di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir. Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian terbaik, serta menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah China karena belum dapat menghadiri undangan tersebut.

Prasetyo sebelumnya menjelaskan, pada September terdapat sejumlah undangan yang diterima Presiden, termasuk undangan untuk berbicara dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) Ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Undangan itu disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kehadiran Presiden pada agenda di China.

Undangan dari Presiden Xi kepada Presiden Prabowo berkaitan dengan parade militer yang juga mengundang 25 kepala negara lainnya, termasuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Parade tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

Dinamika dalam negeri yang dimaksud, menurut Prasetyo, merujuk pada aksi massa pada 25 Agustus serta 28—30 Agustus 2025 di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Di Jakarta, aksi massa pada Kamis (28/8/2025) dilaporkan memanas setelah seorang pengendara ojek online berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, saat terjadi bentrokan massa dengan aparat.

Aksi massa tersebut awalnya memprotes tunjangan perumahan anggota DPR dan sikap arogan sejumlah wakil rakyat. Namun, protes juga berkembang menjadi sorotan terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai brutal dalam menghadapi demonstran.