Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Senin (13/4) dini hari untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini dilakukan di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan setelah Iran memberi respons positif terhadap permintaan Indonesia agar dua kapal tanker Pertamina dapat melintas Selat Hormuz dengan aman. Meski demikian, Prabowo memilih tetap bergerak mencari sumber energi baru yang dinilai lebih andal.

Prabowo tiba di Moskow didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Agenda utama kunjungan tersebut adalah membahas perkembangan geopolitik global dan ketahanan energi nasional, sekaligus memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Rusia.

Ini bukan kali pertama Prabowo bertemu Putin di Rusia. Sejak masih berstatus presiden terpilih, Prabowo telah bertemu Putin di Moskow pada Juli 2024. Setelah resmi menjabat, ia kembali mengunjungi Rusia dua kali, yakni ke Saint Petersburg pada Juni 2025 dan ke Moskow pada Desember 2025. Kunjungan kali ini menjadi yang ketiga dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, menjadikan Moskow salah satu ibu kota yang paling sering dikunjungi Prabowo sejak menjabat.

Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Prabowo menyatakan dinamika geopolitik yang cepat menuntut masukan berbagai pihak, termasuk Rusia yang dinilainya berperan positif. Ia juga menekankan pentingnya konsultasi untuk menentukan langkah ke depan serta memperkuat kerja sama bilateral.

Dalam dua kunjungan sebelumnya, kerja sama energi telah menjadi isu sentral. Indonesia dan Rusia saat itu menyepakati kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan, sekaligus membuka peluang pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai yang saling menguntungkan. Putin juga menyatakan kesiapan Rusia menjadi mitra Indonesia dalam pengembangan energi nuklir sipil.

Pertemuan Prabowo dan Putin kali ini berlangsung selama lima jam di Istana Kremlin. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di enam sektor utama, yaitu ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, dan pendidikan. Fokus prioritas disebut berada pada energi dan sumber daya mineral, termasuk hilirisasi serta ketahanan pasokan minyak dan gas dalam jangka panjang.

Selain energi, kedua negara juga berkomitmen melanjutkan dan memperluas kerja sama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, serta investasi, khususnya untuk mendorong pembangunan industri di dalam negeri yang dinilai berdampak langsung pada kemajuan nasional.

Dalam kunjungan ini, Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk menangani langsung sejumlah kerja sama yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menyoroti aspek hubungan moneter Indonesia-Rusia sebagai bidang yang perlu percepatan dan menegaskan akan mengawasi langsung perkembangannya. Meski demikian, Prabowo menyebut sebagian besar kesepakatan yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, sementara sektor lainnya masih memerlukan dorongan lebih lanjut pada tahap implementasi.

Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap kepentingan strategis Indonesia, termasuk percepatan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Menurut Prabowo, dukungan tersebut membantu memperlancar proses aksesi dan membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, Putin menilai hubungan bilateral kedua negara semakin kuat. Ia menyebut adanya pertumbuhan perdagangan sekitar 12 persen serta memandang Indonesia sebagai mitra strategis, sehingga penguatan hubungan kedua negara menjadi kepentingan tersendiri bagi Moskow.

Di tengah penguatan diplomasi tersebut, sejumlah catatan kritis juga muncul. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan Prabowo ke Rusia sebagai langkah positif, namun mengingatkan agar Indonesia memposisikan diri sebagai mitra setara, bukan sekadar pihak yang meminta bantuan.

Rezasyah juga menekankan bahwa kerja sama energi nuklir sipil dengan Rusia harus dijalankan sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Ia menilai transfer pengetahuan, pelatihan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri harus menjadi bagian yang tidak dapat ditawar dari setiap kesepakatan.

Ia berharap seluruh hasil pertemuan terdokumentasi dengan baik dan ditindaklanjuti secara transparan. Menurutnya, tanpa akuntabilitas yang jelas, kesepakatan sebesar apa pun berisiko hanya menjadi catatan diplomatik tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Rezasyah juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi besar, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi, namun dinilai belum digarap optimal akibat kurangnya fokus dan konsistensi dalam perencanaan energi jangka panjang. Ia menilai langkah konkret dan program yang terarah menjadi syarat penting untuk mencapai kemandirian energi nasional, agar ketergantungan pada pihak luar tidak berlanjut dan tidak menjadi celah tekanan dari negara lain.