Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Asia Barat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan keprihatinan atas situasi yang dinilai kian mengkhawatirkan, serta berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap keamanan global dan stabilitas ekonomi.
Anwar menyatakan pertemuan itu membuka ruang konstruktif untuk mencari titik temu dalam merespons krisis. Indonesia dan Malaysia, menurutnya, tidak ingin hanya menyampaikan pernyataan, tetapi mendorong langkah diplomasi untuk meredakan konflik, melindungi warga sipil, dan membuka ruang dialog damai.
Kedua negara juga menekankan pentingnya memperkuat kesatuan regional di tengah ketidakpastian global. Soliditas negara-negara Asia Tenggara dipandang diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan, termasuk memperkuat daya tahan ekonomi agar dampak krisis global tidak semakin membebani masyarakat.
Salah satu isu yang disorot adalah keamanan jalur perdagangan global, terutama Selat Hormuz. Jalur ini disebut sebagai titik vital distribusi energi dunia. Jika terganggu, dampaknya dapat merembet pada harga minyak, biaya logistik, dan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Anwar juga menyampaikan bahwa Malaysia terus berkomunikasi dengan para pemimpin dunia lainnya untuk membangun solidaritas internasional, menyamakan pandangan, serta mengantisipasi dampak global, khususnya pada sektor energi dan keamanan regional.
Indonesia dan Malaysia menilai konflik di Asia Barat tidak dapat dipandang sebagai isu yang jauh. Kenaikan harga energi dapat memengaruhi biaya hidup, sementara gangguan jalur perdagangan berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Dalam situasi ketika stabilitas global terganggu, tekanan terhadap ekonomi nasional juga bisa meningkat.
Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat diimbau menyikapi informasi secara bijak dan menghindari penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok dapat menjadi pertimbangan dalam mengatur pengeluaran. Dukungan terhadap upaya perdamaian juga dinilai penting, termasuk dengan tidak terprovokasi narasi yang memecah belah, serta mengikuti imbauan pemerintah terkait kebijakan ekonomi dan energi yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nasional.
