Produksi berkelanjutan semakin dipandang sebagai fondasi penting bagi ekonomi hijau. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) mendefinisikannya sebagai proses menghasilkan produk melalui cara yang efisien secara ekonomi, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan melestarikan sumber daya.
Urgensi transformasi ini menguat seiring besarnya peran industri manufaktur dalam perekonomian global. Sektor ini disebut menyumbang setara 16% dari PDB dunia, namun juga menjadi sumber emisi yang signifikan—hampir 20% emisi karbon—serta mengonsumsi lebih dari setengah energi global. Dalam konteks tersebut, tuntutan produksi “hijau” dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Di Vietnam, arah kebijakan ini telah masuk ke berbagai strategi nasional, termasuk Strategi Pertumbuhan Hijau. Tujuannya mencakup penurunan emisi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta perlindungan hak generasi mendatang. Meski demikian, peralihan dari model produksi konvensional menuju produksi berkelanjutan masih dihadapkan pada sejumlah kendala.
Biaya investasi awal masih menjadi hambatan utama. Untuk membuat proses produksi lebih ramah lingkungan, perusahaan kerap harus membeli mesin dan teknologi baru atau meningkatkan lini produksi yang ada. Biaya tambahan—sering disebut “premi ramah lingkungan”—dinilai cukup besar, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Walau teknologi hijau berpotensi mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional dalam jangka panjang serta memperkuat reputasi merek, banyak pelaku usaha masih khawatir investasi awal tidak sebanding dengan kemampuan finansial mereka.
Kerangka kebijakan dan hukum belum sepenuhnya selaras. Ketidakkonsistenan regulasi terkait perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan pengelolaan limbah dapat menciptakan celah hukum. Situasi ini membuat sebagian perusahaan kesulitan memahami standar yang harus dipenuhi maupun konsekuensi pelanggaran, sehingga menimbulkan keraguan dalam menerapkan solusi berkelanjutan. Di Vietnam, meski terdapat berbagai dokumen panduan—seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 2020 dan Program Aksi Nasional Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 2021–2030—koordinasi antar lembaga dan tingkat penegakan hukum disebut belum konsisten.
Pasar konsumen hijau belum cukup kuat. Konsumsi ramah lingkungan menjadi pendorong penting bagi perubahan praktik bisnis. Namun tidak semua konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk “hijau”. Di Vietnam, meskipun 80% konsumen menyatakan minat terhadap produk ramah lingkungan, hanya sekitar 12–18% yang benar-benar memilih membelinya. Faktor yang disebut memengaruhi antara lain harga yang lebih tinggi, pasokan terbatas, serta rendahnya kepercayaan atas klaim “ramah lingkungan” pada sebagian produk.
Keterbatasan tenaga kerja dan keterampilan khusus juga menjadi tantangan. Transformasi produksi menuntut pemahaman proses baru, manajemen energi, adopsi teknologi Industri 4.0, hingga pengetahuan penilaian siklus hidup produk. Forum Ekonomi Dunia mencatat 60% manajer produksi menilai pelatihan ulang tenaga kerja diperlukan untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan. Namun di Vietnam, program pelatihan khusus mengenai bisnis berkelanjutan dan manajemen lingkungan masih dinilai langka, sehingga menyulitkan perusahaan meningkatkan kapasitas internal.
Keterbatasan teknologi dan infrastruktur turut memperlambat transisi. Banyak teknologi produksi bersih, daur ulang sirkular, dan energi terbarukan masih relatif baru dan mahal, serta membutuhkan infrastruktur pendukung. Tanpa sistem penyimpanan dan transmisi energi angin maupun surya yang memadai, misalnya, perusahaan akan kesulitan mengakses energi bersih dalam skala besar. Di sisi lain, logistik yang tidak efisien dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan memperbesar jejak karbon rantai pasok.
Arah solusi: kombinasi kebijakan, pasar, SDM, dan inovasi. Sejumlah langkah dinilai dapat mempercepat peralihan menuju produksi berkelanjutan. Dari sisi pemerintah, pendekatan yang menggabungkan sanksi dan insentif menjadi salah satu opsi, mulai dari aturan wajib terkait emisi dan limbah hingga insentif pajak, subsidi pinjaman berbunga rendah, atau pengadaan publik yang ramah lingkungan. Skema ini bertujuan memperkecil kesenjangan biaya antara teknologi bersih dan proses produksi tradisional, sekaligus menurunkan beban investasi awal.
Selain itu, penguatan pasar konsumen berkelanjutan dipandang penting untuk menciptakan dorongan dari sisi permintaan. Kampanye media mengenai manfaat produk ramah lingkungan, penerapan label lingkungan seperti Label Hijau Vietnam, serta program insentif harga dinilai dapat memperluas basis konsumen. Ketika permintaan meningkat, skala produksi dapat bertambah dan biaya berpotensi turun, sehingga akses konsumen terhadap produk ramah lingkungan menjadi lebih luas.
Di bidang sumber daya manusia, integrasi materi produksi bersih, penilaian siklus hidup, dan manajemen energi dalam kurikulum pendidikan tinggi dan vokasi disebut penting. Perusahaan juga didorong mengembangkan pelatihan internal untuk peningkatan keterampilan maupun pelatihan ulang. Kolaborasi antara dunia usaha dengan universitas dan lembaga riset dinilai dapat mempercepat inovasi teknologi sekaligus menutup kesenjangan kompetensi.
Penerapan teknologi maju—seperti AI, IoT, dan Big Data—juga dipandang membantu perusahaan memantau serta mengoptimalkan proses produksi sehingga mengurangi pemborosan energi dan sumber daya. Model ekonomi sirkular, termasuk pemanfaatan kembali limbah sebagai bahan baku, semakin banyak didorong. Disebutkan pula bahwa 50% perusahaan besar global sedang bereksperimen atau memperluas penggunaan material ramah lingkungan, kemasan daur ulang, dan energi terbarukan.
Upaya ini dinilai akan lebih efektif bila disertai kerja sama multi-pemangku kepentingan. Produksi berkelanjutan memerlukan kolaborasi pemerintah, bisnis, komunitas ilmiah, dan masyarakat. Kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek percontohan atau insentif riset dan pengembangan dapat membantu menurunkan risiko investasi dan memperkuat berbagi pengetahuan. Di tingkat rantai pasok, perusahaan juga didorong bekerja sama dengan pemasok agar keberlanjutan tidak berhenti pada proses internal semata.
Tren global dan implikasinya bagi Vietnam. Secara internasional, komitmen iklim dan kebijakan lingkungan yang makin ketat mendorong produksi berkelanjutan menjadi norma baru. Salah satu contoh adalah rencana Uni Eropa menerapkan Mekanisme Penyesuaian Karbon Lintas Batas (CBAM) yang membuat barang impor menanggung biaya emisi karbon. Di saat yang sama, banyak perusahaan multinasional menyatakan komitmen menuju emisi nol bersih dalam beberapa dekade mendatang, yang meningkatkan permintaan atas teknologi bersih, tenaga kerja terampil, dan rantai pasokan hijau.
Di Vietnam, komitmen mencapai emisi nol bersih pada 2050 menjadi salah satu pendorong agenda transisi. Sejumlah perusahaan besar disebut mulai mengadopsi praktik produksi yang lebih ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan energi surya dan pengelolaan limbah. Namun, tantangan tetap ada, terutama kebutuhan modal dan teknologi untuk mengejar standar internasional, serta perbaikan infrastruktur energi dan logistik. Meski demikian, dengan kemajuan teknologi dan kebijakan dukungan yang makin jelas, prospek produksi berkelanjutan di Vietnam diperkirakan membaik dalam waktu dekat.
Pada akhirnya, produksi berkelanjutan diposisikan bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, melainkan kebutuhan bersama di tengah penipisan sumber daya dan perubahan iklim. Transisi ini memang tidak sederhana, namun berbagai solusi—mulai dari kebijakan, teknologi, penguatan SDM, hingga pembentukan pasar—terus mengemuka sebagai jalan untuk menautkan kemakmuran jangka panjang dengan perlindungan lingkungan.
