Sosiolog Aceh sekaligus Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati merespons gejolak ekonomi global, terutama dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi.
Dalam Podcast Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026), Prof Humam menyarankan Presiden Prabowo Subianto tidak ragu mengambil keputusan yang tidak populer apabila kondisi ekonomi memburuk, termasuk kemungkinan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Prof Humam.
Ia menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang disebutnya telah melampaui asumsi awal dalam APBN. Kondisi tersebut, menurutnya, diperparah oleh melemahnya ekspor, termasuk ke China.
“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.
Prof Humam menekankan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak ragu mengambil langkah yang berat meski berisiko menimbulkan ketidakpuasan.
“Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik, merujuk pada pengalaman 1998 ketika kepemimpinan Presiden Soeharto runtuh di tengah gejolak krisis ekonomi.
“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” katanya.
Menurut Prof Humam, dampak konflik global meski terjadi jauh dari Indonesia sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Ia memperkirakan kenaikan harga energi akan merembet ke berbagai sektor dan memicu kenaikan biaya hidup.
“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang rentan terdampak. Nelayan, menurutnya, terancam tidak melaut jika harga solar naik. Sementara petani dan pelaku usaha akan menghadapi kenaikan biaya operasional yang dapat menghambat produksi maupun distribusi hasil pertanian.
Prof Humam menilai situasi tersebut akan menjadi beban berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk memastikan dampaknya tidak semakin memberatkan.
“Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” katanya.
