Jakarta — Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai kian mendesak di tengah ketidakpastian global, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan. Dalam situasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang tidak hanya sebagai intervensi sosial, tetapi juga instrumen strategis yang berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Pemerintah disebut mengalokasikan anggaran MBG secara bertahap pada kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun dalam beberapa tahun implementasi awal, merujuk pada estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029. Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, sehingga menempatkan MBG sebagai salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Nilai tersebut disebut setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara dan mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan skala fiskal tersebut, MBG dinilai memiliki daya dorong signifikan bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Di titik inilah program tersebut dipandang berpotensi bertransformasi dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.
Salah satu kekuatan MBG disebut terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian diperkirakan sangat besar.
Jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian diperkirakan dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam setahun, nilainya disebut bisa menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun, dengan porsi besar berpotensi diserap pelaku ekonomi lokal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani diperkirakan meningkat, yang dinilai berpotensi memperbaiki nilai tukar atau terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.
Selain pertanian, program ini juga dinilai dapat memperluas dampak ke sektor UMKM. Disebutkan terdapat sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal—mulai dari katering, pengolahan makanan, hingga distribusi—dampaknya dinilai lebih inklusif dan dapat menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan.
Dari sisi distribusi, nilai tambah ekonomi juga dinilai dapat tercipta melalui pemendekan rantai logistik berbasis wilayah. Biaya logistik Indonesia yang disebut menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB dipandang dapat ditekan, sehingga lebih banyak nilai ekonomi tetap berputar di tingkat lokal dan ketahanan kualitas menu MBG dapat lebih terjaga.
MBG juga disebut memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik disebut memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8, atau setiap Rp1 triliun belanja berpotensi menciptakan output ekonomi Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.
Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, tambahan output ekonomi diperkirakan dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak lain yang disebutkan adalah penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG dinilai berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.
Peningkatan pendapatan masyarakat yang mengikuti aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini disebut menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Rantai dampaknya digambarkan sebagai siklus: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi lebih stabil.
Dalam jangka panjang, program ini juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup diperkirakan memiliki produktivitas lebih tinggi di masa depan. Disebutkan pula temuan berbagai riset global yang menyatakan peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.
Meski demikian, pelaksanaan MBG disebut tetap perlu berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB dinilai membatasi ruang fiskal pemerintah, sehingga desain program perlu memastikan setiap rupiah belanja memberikan manfaat ekonomi optimal.
Salah satu pendekatan yang disebut dapat ditempuh adalah memastikan belanja MBG bersifat produktif, termasuk dengan mengutamakan pengadaan bahan pangan dari produksi dalam negeri untuk meminimalkan kebocoran fiskal. Integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM juga disebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran, sementara digitalisasi distribusi dinilai penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan inefisiensi.
Pengalaman sejumlah negara disebut menunjukkan program pangan berskala besar dapat berjalan efektif jika dikelola secara terintegrasi. India, melalui skema Mid-Day Meal, disebut berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero disebut mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.
Indonesia dinilai dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan penyesuaian konteks lokal, terutama dengan memperkuat peran koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penghubung produsen dengan pelaksanaan program.
Pada akhirnya, MBG dipandang sebagai investasi strategis untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi disebut menjadi kunci, terutama ketika program mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks tantangan global yang kian kompleks, pendekatan ini dinilai relevan untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
