JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional dan otoritas domestik kompak menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025. Tekanan global, pelemahan harga komoditas, serta tantangan struktural di dalam negeri dinilai membuat target pertumbuhan pemerintah sebesar 5,2 persen kian sulit dicapai.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, hingga Bank Indonesia (BI) menempatkan proyeksi pertumbuhan pada kisaran di bawah 5 persen. Di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan asumsi pertumbuhan 2025 sebesar 5,2 persen, dengan kemungkinan revisi disampaikan dalam laporan APBN semester I-2025 pada Juli.

Pemangkasan proyeksi oleh OECD, Bank Dunia, dan IMF

OECD dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2025 menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen. Ini merupakan pemangkasan kedua pada tahun berjalan, setelah pada Maret 2025 OECD menurunkan proyeksi dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen.

OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal serta tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi swasta. Selain itu, pelemahan harga komoditas dan meningkatnya tensi perdagangan global dinilai membebani ekspor Indonesia.

Bank Dunia melalui laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen untuk 2025. Bank Dunia memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 persen hingga 2027, dipengaruhi penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global, dan hambatan struktural domestik.

Laporan Bank Dunia turut menekankan isu produktivitas sebagai tantangan jangka menengah. Pertumbuhan produktivitas total Indonesia tercatat turun dari 2,3 persen menjadi 1,2 persen pada periode 2011–2024.

Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2025 merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 persen. Revisi ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan negara-negara ASEAN-5 yang disebut menurun dari 3,6 persen pada 2024 menjadi 3 persen pada 2025.

Ekonom menilai semester II-2025 penuh tantangan

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai proyeksi lembaga internasional lebih realistis dibanding target pemerintah. Menurut dia, paruh kedua 2025 akan lebih menantang karena dorongan konsumsi musiman saat Lebaran telah berlalu.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tercatat tumbuh 4,87 persen secara tahunan, melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,02 persen. Bhima memperkirakan perlambatan berlanjut pada triwulan II-2025.

Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 di kisaran 5 persen dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah Juni–Juli 2025 melalui stimulus untuk menjaga daya beli dan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, Bhima menilai dampaknya terbatas.

• Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta serta guru ASN, tetapi pelaksanaannya hanya dua bulan dan dinilai belum menyentuh sektor informal secara luas.
• Insentif seperti diskon tarif tol dan transportasi selama liburan sekolah dinilai bersifat sementara dan cenderung lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas.

Bhima menilai efektivitas stimulus tersebut tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan di atas 5 persen pada triwulan II dan triwulan III.

PHK dinilai menekan konsumsi

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede juga menilai pendorong pertumbuhan belum cukup kuat meskipun pemerintah telah menjalankan sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, faktor kunci untuk menjaga konsumsi adalah penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Josua menyoroti tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri manufaktur padat karya yang dinilai menghambat penguatan konsumsi rumah tangga. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga April 2025 sebanyak 24.046 orang terkena PHK, sekitar 30 persen dari total PHK tahun lalu yang mencapai 77.965 orang.

Ia menilai gelombang PHK berisiko menekan konsumsi karena menyasar tenaga kerja usia muda yang masih produktif.

BI pangkas proyeksi dan siapkan bauran kebijakan

Dari sisi domestik, BI memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,6 persen–5,4 persen, dari sebelumnya 4,7 persen–5,5 persen. Revisi tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo pada 21 Mei 2025, dengan pertimbangan perlambatan ekonomi global dan risiko tekanan nilai tukar yang masih tinggi.

BI menyatakan akan memanfaatkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang disinergikan dengan stimulus fiskal pemerintah untuk memperkuat permintaan domestik dan mengoptimalkan ruang peningkatan ekspor.

Dalam rangka mendorong ekonomi, BI memperbarui kebijakan terkait rasio pendanaan luar negeri (RPLN) dan penyangga makroprudensial (PLM). Salah satu langkahnya adalah menaikkan RPLN dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank, berlaku mulai 1 Juni 2025, untuk memperluas sumber pendanaan bank dari luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan tersebut membuka peluang perbankan menghimpun pendanaan di luar dana pihak ketiga melalui skema utang luar negeri lebih besar, dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas domestik yang mengetat dan persaingan dana murah antarbank.