Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman meski nominalnya meningkat hingga akhir 2025. Ia menegaskan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga dan relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB. Purbaya menyebut angka tersebut masih berada dalam koridor aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin.

Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Ia menyatakan rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025, Thailand sekitar 63,5 persen, sementara Singapura sekitar 165–170 persen.

“Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya.

Selain menyoroti rasio utang, Purbaya juga menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Menurut dia, ruang fiskal yang tersedia dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi tanpa melampaui batas defisit.

“Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik,” tuturnya.

Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempertahankan disiplin fiskal dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan didominasi tenor jangka panjang.