Nilai tukar rial Iran anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah, memicu krisis ekonomi yang berujung pada gelombang protes di sejumlah kota serta tekanan politik terhadap pemerintah. Nilai tukar rial sempat menyentuh 1,42 juta per dolar AS sebelum menguat tipis ke kisaran 1,38 juta per dolar AS.
Dengan level tersebut, Iran disebut menempati peringkat kedua mata uang terendah di dunia berdasarkan nilai tukar terhadap dolar AS. Dalam konversi ke rupiah, satu rial Iran bernilai sekitar Rp 0,40, sehingga 1.000 rial setara kira-kira Rp 400, menggambarkan tajamnya depresiasi mata uang negara itu.
Krisis ekonomi ini juga diwarnai pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin di tengah tekanan pasar dan kemarahan publik.
Protes terpusat di kawasan perdagangan
Aksi demonstrasi dilaporkan terpusat di kawasan perdagangan utama Teheran, termasuk Jalan Saadi dan wilayah Shush di dekat Grand Bazaar. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lain seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad.
Menurut laporan media setempat, sejumlah pedagang menutup toko dan menyerukan pemogokan, meskipun sebagian usaha tetap beroperasi. Sejumlah saksi mata menyebut aparat keamanan menembakkan gas air mata di beberapa titik di Teheran untuk membubarkan massa.
Gelombang protes ini disebut menjadi yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Jina Amini dalam tahanan polisi moral memicu demonstrasi nasional.
Inflasi menekan daya beli
Pelemahan rial disebut berlangsung tajam sejak 2022, ketika Farzin mulai menjabat dan satu dolar AS masih berada di kisaran 430.000 rial. Depresiasi tersebut memperparah tekanan inflasi dan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok.
Data Pusat Statistik Iran menunjukkan tingkat inflasi tahunan pada Desember 2025 mencapai 42,2 persen, naik 1,8 persen dibandingkan November 2025. Pada periode yang sama, harga pangan tercatat melonjak hingga 72 persen dan biaya kesehatan meningkat sekitar 50 persen dibandingkan setahun sebelumnya.
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini sebagai sinyal awal menuju hiperinflasi. Kekhawatiran publik juga meningkat setelah media pemerintah Iran melaporkan rencana kenaikan pajak pada tahun baru Iran yang dimulai 21 Maret.
Sanksi dan ketidakpastian geopolitik
Situasi ekonomi Iran pernah relatif stabil pada 2015 ketika kesepakatan nuklir diteken dan nilai tukar berada di kisaran 32.000 rial per dolar AS. Namun, kesepakatan itu runtuh setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump, yang kemudian diikuti kembalinya sanksi ekonomi.
Ketidakpastian geopolitik juga dilaporkan meningkat setelah konflik 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni, yang memicu kekhawatiran eskalasi regional. Pada September, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memberlakukan sanksi nuklir melalui mekanisme snapback, yang membekukan aset Iran di luar negeri dan menghentikan transaksi persenjataan.
Suara warga dan puncak kemarahan
Di tengah situasi tersebut, seorang pengusaha teknologi di Teheran bernama Saeed—yang meminta identitas lengkapnya dirahasiakan—mengatakan krisis ekonomi memaksanya memecat karyawan dan menyaksikan tabungannya terus tergerus akibat anjloknya nilai rial.
“Saya sudah memutuskan untuk ikut sebelum protes ini benar-benar terjadi,” ujarnya. “Saya lelah dengan pencurian, korupsi, dan ketidakadilan mereka,” kata Saeed.
Kemarahan publik disebut memuncak pada 28 Desember ketika rial kembali menyentuh titik terendah dan memicu pemogokan pedagang di bazar-bazar Teheran.
Respons pemerintah
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan masyarakat memiliki hak untuk melakukan protes damai dan memerintahkan dialog langsung dengan demonstran. Ia juga menyinggung adanya tekanan eksternal terhadap Iran.
“Kita berada dalam situasi di mana tekanan eksternal sedang dilakukan oleh musuh-musuh negara,” ujar Pezeshkian. “Saat ini, musuh menaruh sebagian besar harapannya untuk menjatuhkan kami melalui tekanan ekonomi. Kita harus tetap bersatu dan berkomitmen memperbaiki negara kita,” lanjutnya.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei membedakan antara protes dan kerusuhan. “Protes itu dibenarkan, tetapi protes berbeda dengan kerusuhan. Kami berbicara dengan para pemrotes, dan para pejabat harus berbicara dengan para pemrotes; tetapi berbicara dengan perusuh tidak ada gunanya, perusuh harus didudukkan di tempatnya,” ujarnya.
Krisis masih membayangi
Tekanan ekonomi—mulai dari inflasi tinggi, volatilitas keuangan, sanksi internasional, hingga konflik geopolitik—terus menggerus daya beli masyarakat Iran. Tanpa perbaikan nyata terhadap standar hidup, krisis yang ditandai anjloknya nilai tukar rial berpotensi terus memicu ketidakstabilan sosial.
