Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis, 19 Februari 2026, ditutup melemah tipis. Pergerakan rupiah yang volatil sepanjang hari mencerminkan sikap hati-hati pelaku pasar di tengah ketidakpastian data ekonomi global dan perkembangan geopolitik.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi menyebut rupiah ditutup melemah 10 poin ke level Rp16.894 per dolar AS, setelah sempat turun lebih dalam hingga 50 poin pada pertengahan perdagangan. Menurutnya, tekanan terutama datang dari faktor eksternal, termasuk meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah.

Investor, kata Ibrahim, mencermati pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance yang menilai Iran belum memenuhi tuntutan utama Amerika Serikat. Ia juga menyoroti ketegangan di Teluk Persia serta stagnasi upaya perdamaian di Eropa Timur yang dinilai meningkatkan ketidakpastian pasar.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menegaskan haknya untuk menggunakan kekuatan apabila jalur diplomasi gagal menghentikan program nuklir Iran. Aktivitas militer di kawasan Teluk turut memperkuat persepsi pasar mengenai kerentanan pasokan energi.

Tekanan terhadap aset berisiko juga datang dari konflik Rusia-Ukraina. Peluang pelonggaran sanksi terhadap ekspor energi Rusia dinilai semakin kecil, sehingga ikut memengaruhi sentimen pasar global.

Dari sisi mata uang utama, penguatan dolar AS turut membebani pergerakan rupiah. Risalah pertemuan Federal Reserve menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara pejabat bank sentral AS mengenai perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Di dalam negeri, pemerintah menyatakan fokus menjaga stabilitas fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan perluasan basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan, bukan menaikkan tarif.

Dalam kajian fiskal jangka panjang, Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan Indonesia mempertimbangkan peningkatan bertahap pajak karyawan sebagai salah satu opsi pendanaan untuk memperkuat investasi publik dan mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Visi Emas 2045. IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun memerlukan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

IMF juga mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 berada di kisaran 2,92% terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan pemerintah.