Sosiolog Aceh sekaligus Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati merespons gejolak ekonomi global, terutama dampak konflik internasional yang memicu kenaikan harga energi.
Dalam kondisi ekonomi yang disebutnya berpotensi semakin berat, Humam menilai Presiden Prabowo Subianto perlu siap mengambil keputusan tidak populer, termasuk opsi menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika situasi memburuk dan tekanan fiskal meningkat.
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Humam dalam Podcast Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026).
Humam menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpeluang membesar seiring lonjakan harga minyak dunia yang disebutnya sudah melampaui asumsi awal. Ia juga menyinggung melemahnya ekspor, termasuk ke China.
“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.
Menurut Humam, dalam situasi krisis pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak ragu mengambil keputusan sulit demi menjaga kondisi ekonomi negara.
“Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” katanya.
Humam juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berdampak serius pada stabilitas politik. Ia mencontohkan peristiwa 1998, ketika krisis ekonomi memicu gejolak besar dan berujung pada runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” ujarnya.
Menurut Humam, meski konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya disebut sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Kenaikan harga energi dinilai berpotensi merembet ke berbagai sektor dan memicu inflasi.
“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” kata Humam.
Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang rentan terdampak. Nelayan disebut bisa terancam tidak melaut jika harga solar naik, sementara petani dan pelaku usaha dapat terbebani biaya operasional sehingga pemasaran hasil produksi ikut terkendala.
Humam menilai kondisi tersebut akan menjadi beban bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Humam mendorong Pemerintah Aceh memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia mencontohkan penguatan skema padat karya dalam penanganan banjir di Aceh agar perputaran uang dapat terjadi langsung di tengah masyarakat.
