Wacana transparansi di pasar modal dinilai perlu disertai perlindungan yang memadai agar tidak membuka celah bagi eksploitasi oleh modal asing. Penekanan ini muncul di tengah pembahasan reformasi pasar modal yang disebut semestinya tidak berhenti pada pemenuhan standar global semata.

Dalam konteks tersebut, reformasi pasar modal dipandang perlu memastikan kedaulatan struktural. Artinya, pembenahan tata kelola dan keterbukaan informasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, bukan hanya mengadopsi standar internasional yang belum tentu bersifat netral.

Gagasan “transparansi tanpa firewall” merujuk pada keterbukaan yang tidak diimbangi mekanisme pengaman. Kondisi ini dinilai dapat membuat sistem lebih mudah dimanfaatkan pihak tertentu, terutama ketika arus modal lintas negara memiliki kapasitas dan pengaruh yang besar.

Karena itu, reformasi pasar modal disebut perlu menempatkan keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan sebagai prinsip utama. Dengan pendekatan tersebut, transparansi tetap berjalan, namun disertai perangkat yang menjaga ketahanan dan kedaulatan struktur pasar modal.