Media sosial sempat diramaikan oleh konten bertajuk “10 ribu di tangan istri yang tepat”. Dalam video yang beredar, seorang istri yang tengah hamil memperlihatkan ia menerima uang belanja Rp10 ribu dari suaminya. Uang itu disebut digunakan untuk membeli bahan masakan seharga Rp6 ribu untuk makan sekeluarga, sementara Rp4 ribu sisanya ditabung.
Konten tersebut memicu gelombang kritik dari warganet. Banyak yang menilai praktik itu tidak realistis di tengah kondisi ekonomi saat ini. Reaksi keras ini menunjukkan sebagian publik menangkap adanya pesan bermasalah di balik narasi penghematan: romantisasi perjuangan istri sekaligus ketimpangan peran domestik dalam rumah tangga.
Dalam tren “10 ribu di tangan istri yang tepat”, istri ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyiasati keuangan keluarga, berapa pun uang belanja yang diberikan. Posisi ini kerap dibingkai sebagai “mulia”, namun pada dasarnya mencerminkan relasi suami-istri yang tidak setara dan berkelindan dengan warisan ideologi gender masa Orde Baru yang dikenal sebagai ibuisme negara.
Ibuisme negara menempatkan istri sebagai pengurus rumah tangga yang dituntut melakukan apa saja agar tidak membebani suami, bahkan diharapkan melayani komunitas hingga negara. Tanpa disadari, standar “istri ideal” ini terus hidup dalam berbagai bentuk. Dalam konteks tren tersebut, ketidakadilan relasi gender cenderung disamarkan lewat nuansa romantisasi: fokusnya bukan pada kecukupan uang belanja dibanding kebutuhan sehari-hari, melainkan pada ajakan untuk menerima keadaan dan merayakan kemampuan memasak serba hemat.
Di sisi lain, kritik publik terhadap konten itu juga mencerminkan kegelisahan yang lebih luas. Narasi yang menonjolkan kemampuan individu untuk bertahan “asal banyak akal” berisiko mengaburkan tekanan sosial ekonomi yang semakin mengimpit kelompok bawah, rentan, dan menengah, terutama dalam tiga tahun terakhir. Dampaknya, ketika keluarga kesulitan makan, kesalahan seolah dialihkan kepada istri karena dianggap kurang hemat atau kurang kreatif.
Penekanan pada tanggung jawab individu ini disebut sebagai ciri paradigma neoliberalisme, yang memandang kesulitan ekonomi sebagai kegagalan personal. Dalam kerangka tersebut, setiap orang dianggap memiliki modal dan kemerdekaan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga beban mencapai “kesuksesan ekonomi” dititikberatkan pada individu, bukan pada peran negara dan kebijakan publik.
Salah satu gejala yang disorot adalah menurunnya kualitas hidup akibat tergerusnya layanan publik. Contohnya antara lain UKT yang tinggi, kualitas sekolah negeri yang dinilai kian terpuruk, serta layanan kesehatan yang tidak merata. Masalah struktural seperti mahalnya perumahan, maraknya pinjaman daring dan paylater juga kerap dialihkan menjadi urusan “manajemen diri”, seolah semua persoalan dapat diselesaikan dengan belajar mengatur keuangan.
Narasi “10 ribu di tangan istri yang tepat” juga disebut bukan hal baru. Pola serupa setidaknya pernah muncul pada 2023. Kini, narasi tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan cara pandang neoliberal, tetapi juga diperkuat budaya patriarki. Figur “ibu rumah tangga yang bahagia” membuat ketimpangan peran domestik tampak lumrah, bahkan dianggap ideal.
Penggambaran bahwa pengurusan rumah tangga dan pengasuhan adalah sumber kebahagiaan juga dikaitkan dengan konsep “retreatism”, yakni ketika ruang domestik diglorifikasi sebagai ranah feminin. Dalam konteks tekanan ekonomi, romantisasi peran istri berjalan beriringan dengan kebijakan neoliberal yang mengurangi peran negara dalam layanan publik. Kreativitas istri mengatasi belanja rumah tangga akhirnya bukan hanya untuk memenuhi standar “istri ideal”, tetapi juga menjadi cara bertahan dalam situasi ekonomi yang kian pelik.
Fenomena ini dinilai dapat direspons pada dua level. Di level rumah tangga, suami-istri perlu berbagi peran secara adil. Persoalan mengatur belanja, termasuk pemenuhan kecukupan gizi, tidak semestinya dibebankan kepada istri seorang. Anggapan bahwa istri harus selalu kreatif dipandang sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dapat menutupi kegagalan kebijakan ekonomi-politik. Karena itu, kolaborasi dalam semangat kesetaraan dianggap penting agar keluarga dapat bertahan di tengah ketimpangan yang kian tajam.
Selain itu, dukungan komunitas juga dinilai relevan. Contoh yang disebut adalah praktik ekonomi solidaritas seperti gerakan Warga Bantu Warga semasa pandemi COVID-19 serta aksi bagi-bagi sayur gratis yang muncul belakangan, yang menjadi penopang bagi rumah tangga di situasi sulit.
Di level kebijakan, pemerintah didorong melihat tren tersebut sebagai gejala serius impitan ekonomi. Pemerintah diminta mengoreksi kebijakan yang terlalu menekankan efisiensi namun mengabaikan kualitas layanan publik, sekaligus mulai menerapkan kebijakan pajak yang berkeadilan. Perluasan perlindungan sosial yang menyasar berbagai sektor, termasuk sektor informal, juga dinilai mendesak.
Salah satu opsi yang disorot adalah Universal Basic Income (UBI), yaitu pemberian uang tunai tanpa syarat dari pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan ini disebut dapat menjangkau sektor informal dan relevan bagi perempuan serta kelompok marginal. Pemerintah juga didorong mengevaluasi kebijakan yang dinilai berkontribusi terhadap tekanan sosial ekonomi kelas menengah dan bawah, seperti pemangkasan dana transfer daerah dan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran signifikan namun dianggap tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
