Banyak negara di berbagai belahan dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Kecerdasan buatan (AI) dan analitik data kian digunakan untuk membantu perencanaan pengeluaran yang lebih akurat. Estonia, misalnya, dikenal sebagai pelopor digitalisasi pemerintahan melalui sistem e-government yang mempercepat dan menyederhanakan administrasi anggaran sekaligus meningkatkan transparansi. Sistem anggaran di negara kawasan Baltik itu juga dapat diakses publik secara daring, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menekan biaya administrasi yang tidak efisien.
Selain digitalisasi, pendekatan anggaran berbasis kinerja menjadi tren penting dalam pengelolaan keuangan publik. Model ini dirancang agar setiap pengeluaran dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Singapura menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan menekankan pencapaian hasil, bukan sekadar alokasi dana. Kanada juga menerapkan pendekatan serupa melalui analisis presisi dan evaluasi program, dengan tujuan memastikan dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
Ketidakpastian ekonomi global—dipengaruhi memanasnya geopolitik, perang tarif, krisis keuangan, dan perubahan iklim—mendorong negara-negara mengadopsi strategi perencanaan anggaran jangka panjang. Jerman, yang dikenal konservatif dalam kebijakan fiskal, memprioritaskan keseimbangan anggaran melalui kebijakan “Schwarze Null” atau “Nol Hitam” untuk mengatasi defisit dan menjaga keberlanjutan fiskal. Selandia Baru juga menekankan perencanaan jangka panjang dengan menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap pengeluaran secara komprehensif demi menjaga stabilitas fiskal di masa depan.
Tren lain yang menguat adalah Zero-Based Budgeting (ZBB), yakni penyusunan anggaran dari titik nol sehingga setiap program harus dijustifikasi secara terpisah. Di Amerika Serikat, negara bagian California mengimplementasikan ZBB untuk memastikan alokasi dana didasarkan pada kebutuhan konkret, bukan semata mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengukur ulang setiap pos belanja dan memprioritaskan program yang dinilai memberi dampak nyata.
Partisipasi publik juga menjadi bagian dari upaya efisiensi. Di Brasil, sistem e-participation dimanfaatkan warga untuk memberi masukan atas prioritas anggaran di tingkat lokal, sehingga meningkatkan peran serta masyarakat serta legitimasi publik terhadap pemerintah. Seiring meningkatnya perhatian pada pembangunan berkelanjutan, sejumlah negara turut mengalokasikan anggaran untuk proyek hijau. Swedia memprioritaskan keberlanjutan dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan energi terbarukan, sementara Australia menggunakan anggaran untuk mendanai proyek yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara efisien.
Efisiensi anggaran global dinilai berdampak besar terhadap penerimaan pajak. Ketika pemerintah mampu merencanakan dan mengalokasikan belanja secara lebih rasional, termasuk melalui digitalisasi dan transparansi, kepercayaan publik dapat meningkat. Kepercayaan ini berpotensi mendorong kepatuhan pajak, karena masyarakat melihat pajak yang dibayarkan digunakan secara lebih bijak dan tanpa pemborosan.
Efisiensi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan belanja dari pos yang tidak produktif ke program yang lebih berdampak. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik memperluas basis pajak karena lebih banyak individu dan perusahaan memperoleh pendapatan yang menjadi objek pajak. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran yang efisien—seperti yang disebut dilakukan Swedia dan Australia untuk meningkatkan layanan publik serta investasi infrastruktur—dipandang dapat memperkuat perekonomian dan pada akhirnya ikut memperbesar penerimaan pajak.
Di sisi lain, efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana untuk memperkuat pengawasan dan penegakan pajak. Investasi pada pembaruan teknologi informasi, infrastruktur pengumpulan pajak, dan peningkatan kapasitas lembaga perpajakan dapat membantu mendeteksi serta mengurangi penghindaran pajak. Contohnya, Amerika Serikat disebut memperkuat Internal Revenue Service (IRS) agar lebih efektif dalam pelaporan dan penegakan hukum pajak, termasuk melalui peningkatan audit guna menekan penghindaran pajak.
Dalam jangka panjang, pengelolaan anggaran yang efisien dapat memperkuat stabilitas fiskal, menurunkan defisit, dan mengurangi ketergantungan pada utang. Stabilitas fiskal juga dinilai dapat menjaga beban pajak tetap wajar serta meningkatkan kepercayaan investor, yang kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pajak. Jerman, melalui kebijakan “Schwarze Null”, disebut sebagai contoh negara yang meningkatkan penerimaan pajak lewat pengelolaan anggaran yang efisien sekaligus menjaga tingkat pajak tetap stabil dan menekan beban utang.
Efisiensi anggaran turut berkaitan dengan upaya menekan penghindaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan. Penyederhanaan proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat membuat sistem lebih transparan dan mudah dipahami, sehingga mendorong kepatuhan. Sejumlah negara mengaitkan efisiensi anggaran dengan perbaikan administrasi perpajakan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.
