Jakarta — Dalam sepuluh tahun ke depan, lanskap ekonomi global diperkirakan mengalami pergeseran mendasar yang dipengaruhi perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta tekanan lingkungan. Sejumlah pola yang sudah terlihat saat ini memberi gambaran mengenai arah perubahan tersebut, sekaligus menuntut kesiapan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi.
Salah satu tren yang disebut akan semakin dominan adalah transisi menuju ekonomi hijau. Seiring dampak perubahan iklim yang kian nyata, keberlanjutan dinilai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Indonesia pun disebut tengah bergerak dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi hijau.
Studi Greenpeace Indonesia menyebut peralihan ini berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan hingga 19,4 juta lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan kehutanan.
Dalam konteks mitigasi emisi, kredit karbon diperkirakan memainkan peran yang lebih besar. Sejumlah negara juga diproyeksikan memperketat kebijakan pajak karbon untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan. Selain itu, adopsi energi hidrogen hijau disebut berpeluang meningkat sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.
Namun, transisi energi ini dinilai tidak lepas dari tantangan, khususnya bagi negara berkembang. Indonesia, misalnya, perlu menyeimbangkan kebutuhan energi yang terus meningkat dengan upaya beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Karena itu, investasi pada inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor dipandang menjadi kunci.
Di sisi lain, peran teknologi dalam perekonomian diperkirakan terus meluas. Kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi kuantum disebut berada dalam jalur yang dapat merevolusi berbagai industri. Dalam waktu dekat, otomatisasi diperkirakan tidak hanya terjadi di lini produksi, tetapi juga merambah analisis data hingga pengambilan keputusan strategis.
Laporan World Economic Forum pada September 2024 menyoroti digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, laporan tersebut juga mengingatkan adanya tantangan, termasuk ketimpangan digital serta kebutuhan akan regulasi yang tepat.
Perkembangan teknologi ini sekaligus memunculkan risiko pelebaran ketimpangan ekonomi, terutama ketika pekerjaan tradisional semakin tersisih dan kebutuhan keterampilan tinggi meningkat. Pada saat yang sama, kondisi ini membuka peluang bagi penguatan pendidikan vokasional dan program pelatihan ulang tenaga kerja. Negara yang mampu menyiapkan tenaga kerjanya untuk menghadapi perubahan dinilai berpeluang berada di garis depan perekonomian global.
Selain faktor teknologi dan lingkungan, geopolitik diperkirakan turut membentuk arah ekonomi dekade mendatang, terutama melalui perubahan rantai pasok global. Ketegangan geopolitik dan pengalaman pandemi mendorong banyak perusahaan meninjau ulang strategi rantai pasok mereka.
Laporan Bank Dunia pada Juni 2024 mencatat banyak perusahaan mempertimbangkan diversifikasi sumber serta lokalisasi produksi guna meningkatkan ketahanan. Ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China juga memunculkan fenomena “friendshoring”, yakni kecenderungan memindahkan produksi ke wilayah yang dinilai stabil dan dapat dipercaya secara politik.
Perubahan ini dapat membuka peluang bagi negara seperti Indonesia yang berada di posisi strategis. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk penguatan infrastruktur serta kepastian dan stabilitas kebijakan. Dengan investasi yang tepat, Indonesia disebut berpotensi menjadi pusat manufaktur baru yang lebih terdiversifikasi.
