Jakarta — Tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berlanjut di tengah terbatasnya penciptaan lapangan kerja diproyeksikan kembali menekan proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun ini. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat penyusutan jumlah penduduk yang berada di kelompok kelas menengah.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan situasi tersebut akan mendorong tergerusnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi daring yang dikutip pada Minggu, 3 Agustus 2025.

Dalam satu dekade terakhir, tekanan terhadap kelompok ini disebut semakin besar. Indef mencatat, data periode 2019 hingga 2024 menunjukkan penurunan signifikan jumlah penduduk kelas menengah.

Dalam definisi yang digunakan, kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, atau sekitar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah tercatat 57,33 juta jiwa. Namun, angka tersebut menurun dalam lima tahun berikutnya. Pada 2020 dan 2021, jumlah kelas menengah berada di 53,83 juta jiwa. Setelah itu, terjadi penurunan lebih tajam menjadi 49,51 juta jiwa pada 2022, 48,27 juta jiwa pada 2023, dan 47,85 juta jiwa pada 2024.

Penurunan juga terlihat pada persentase kelas menengah terhadap total penduduk. Pada 2019, kelas menengah mencakup 21,45% populasi Indonesia. Angka itu terus menyusut hingga mencapai 17,13% pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza A. Pujarama menilai upaya penurunan ketimpangan di Indonesia mengalami perlambatan atau cenderung stagnan. Mengacu pada data BPS 2025, indeks Gini berada di angka 0,375, lebih baik dibanding target pemerintah dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (DRKP) 2025 yang berada di kisaran 0,379–0,385.

Meski begitu, Riza menyebut ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir cenderung tidak banyak berubah. Ketimpangan di wilayah pedesaan menunjukkan penurunan yang lebih konsisten dibanding wilayah perkotaan. Rasio Gini pedesaan tercatat 0,340 pada 2011 dan turun menjadi 0,299 pada 2025.

Sementara itu, rasio Gini perkotaan masih relatif tinggi, meski menurun dari puncak 0,431 pada 2014 menjadi 0,395 pada 2025. Menurut Riza, tren penurunan memang ada, tetapi secara umum ketimpangan masih tergolong stagnan.